Rawan Guncangan Eksternal, Utang Pemerintah Dinilai Belum Aman

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Hari Widowati

1/2/2019, 12.26 WIB

Jika terjadi gangguan eksternal, utang tersebut dapat berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia.

Sandiaga Uno
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (kiri) dan Nur Asia selaku istri Sandiaga Uno (kanan) mengadakan syukuran di Sekretariat Nasional Prabowo - Sandi , Menteng, Jakarta Pusat (7/1). Syukuran ini sebagai memperingati 1.000 titik kunjungan kampanye setelah ditetapkan sebagai cawapres.

Calon wakil presiden nomor urut dua Sandiaga Uno menilai posisi utang pemerintah Indonesia yang sebesar Rp 4.418,3 triliun per Desember 2018 belum bisa dibilang aman. Jika terjadi gangguan eksternal, utang tersebut berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia.

"Jika ada perubahan global yang begitu cepat, posisi utang kita dengan sangat mudah memberatkan ekonomi kita," kata Sandiaga, di Jakarta, Kamis (31/1) malam.

Sandiaga menilai Indonesia perlu berhati-hati dengan proporsi utang yang sebesar 29,98% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pasalnya, tantangan ekonomi di 2019 akan cukup berat, seperti perang dagang.

Terlebih, nilai imbal hasil (yield) obligasi Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Obligasi global Indonesia dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang jatuh tempo 5 tahun memiliki yield 4,48%. Kemudian untuk obligasi dengan tenor 10 tahun memiliki yield 4,78%. Obligasi global dengan jatuh tempo 30 tahun memiliki yield 5,38%.

Berdasarkan data Asiabonds, yield obligasi Indonesia dalam mata uang lokal (rupiah) dengan tenor 10 tahun mencapai 8,12%. Yield obligasi tersebut lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. "Yield kita tertinggi, ini berbahaya. Kalau kita sudah setinggi itu bunganya, itu merupakan salah satu reminder buat kita," kata Sandiaga.

Utang seharusnya tidak memberatkan Indonesia. Utang, lanjut dia, harus digunakan untuk kegiatan ekonomi pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.

Untuk membiayai pembangunan infrastruktur, Sandiaga menilai pendanaannya harus dilakukan dengan pola-pola yang jauh lebih inovatif. "Pembangunan infrastruktur harus melalui kemitraan pemerintah, wirausaha, dan sebagainya," ujarnya.

(Baca: Menakar Bahaya Utang Indonesia)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai utang pemerintah dalam kondisi aman, dengan rasio sekitar 30% terhadap PDB. Dia menilai rasio utang terhadap PDB Indonesia saat ini masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya.

Sri mencontohkan, rasio utang terhadap PDB di Eropa sudah di atas 60%. Dia juga menyinggung soal rasio utang tinggi melebihi 100% yang terjadi di 40 negara berpendapatan rendah. "Untuk standar internasional itu rendah sekali," kata Sri Mulyani.

Meski rasio utang Indonesia tergolong rendah, pemerintah tetap menjaga defisit anggaran terkendali bahkan cenderung turun. Ini sebagai bentuk kehati-hatian dalam penarikan dan pengelolaan utang. Tahun lalu, defisit anggaran dilaporkan sebesar 1,76% terhadap PDB.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution juga menilai proporsi utang Indonesia masih sehat. Pasalnya, utang tersebut digunakan untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur. "Kalau (utang) cuma mau bangun gedung kantor, itu masalah. Kalau itu untuk menghasilkan sesuatu, prinsipnya itu dia sehat," kata Darmin.

(Baca: Luhut Bela Jokowi dan Sri Mulyani soal Isu Anti-Islam dan Utang)

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha