Survei: Mahasiswa Khawatirkan Penggunaan Isu SARA saat Pilpres

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Hari Widowati

1/2/2019, 19.02 WIB

Mereka takut isu SARA dapat menyulut kebencian dan memicu konflik antarpendukung partai politik maupun pasangan calon dalam kontestasi politik ini.

Kotak Suara TPS KPU
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Isu SARA dikhawatirkan dapat memicu konflik antarpendukung parpol dan paslon dalam Pemilu 2019.

Sejumlah mahasiswa di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat khawatir sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjadi ancaman di Pilpres 2019. Mereka takut isu SARA dapat menyulut kebencian dan memicu konflik antarpendukung partai politik maupun pasangan calon dalam kontestasi politik ini.

Hal ini tergambar dalam survei yang dirilis oleh Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) bersama Founding Fathers House (FFH) pada Jumat (1/2). Peneliti senior FFH Dian Permata menjelaskan, dalam survei tersebut, sebanyak 85% mahasiswa di Jakarta khawatir mobilisisasi isu SARA dapat menyulut kebencian.

Sebanyak 8% mahasiswa di Jakarta mengaku tidak khawatir isu SARA dapat menyulur kebencian. Kemudian, 7% responden lainnya tidak menjawab.

Mahasiswa di Banten yang khawatir isu SARA dapat menyulut kebencian sebanyak 78%. Sebanyak 12% di antara mereka tidak khawatir isu SARA menyulut kebencian. Sementara, 10% lainnya tidak menjawab.

Di Jawa Barat, mahasiswa yang khawatir isu SARA dapat menyulut kebencian sebanyak 44%. Hanya 5% mahasiswa di Jawa Barat yang tidak khawatir isu SARA menyulut kebencian. Adapun 51% responden tidak menjawab. "Mereka sama-sama khawatir isu SARA menyulut kebencian antarpendukung calon," kata Dian di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Adapun, mahasiswa di Jakarta yang khawatir isu SARA memicu konflik sebanyak 79%. Sebanyak delapan persen mahasiswa di Jakarta mengaku tidak khawatir isu SARA memicu konflik. Sebanyak 13% responden lainnya tidak menjawab.

Mahasiswa di Banten yang khawatir isu SARA dapat memicu konflik sebanyak 75%. Sebanyak 15% responden menyatakan tidak khawatir isu SARA menyulut kebencian. Adapun sepuluh persen lainnya tidak menjawab.

Di Jawa Barat, mahasiswa yang khawatir isu SARA dapat memicu konflik sebanyak 45%. Hanya 4% mahasiswa di Jawa Barat yang tidak khawatir isu SARA menyulut kebencian. Sebanyak 51% responden tidak menjawab. "Setelah menyulut kebencian, mereka khawatir penggunaan mobilisasi SARA memicu konflik antarpendukung calon," kata Dian.

(Baca: Banyak Mahasiswa di Jakarta, Banten, dan Jabar Tak Bisa Bedakan Hoaks)

Selain itu, kebanyakan mahasiswa juga takut isu SARA memperkecil peluang kemenangan kandidat di Pilpres 2019, baik Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Di Jakarta, mahasiswa yang khawatir atas masalah tersebut mencapai 65%.

Sebanyak 12% mahasiswa di Jakarta tidak khawatir isu SARA dapat memperkecil peluang kemenangan kandidat. Sebanyak 23% responden lainnya tidak menjawab.

Mahasiswa di Banten yang khawatir isu SARA dapat memperkecil peluang kemenangan kandidat sebanyak 54%. Sebanyak 29% responden tidak khawatir isu SARA memperkecil peluang kemenangan kandidat. Adapun 17% responden lainnya tidak menjawab.

Di Jawa Barat, mahasiswa yang khawatir isu SARA dapat memperkecil peluang kemenangan kandidat sebanyak 38%. Hanya 9% mahasiswa di Jawa Barat yang tidak khawatir isu SARA memperkecil peluang kemenangan kandidat. Sebanyak 53% responden tidak menjawab.

Menurut Dian, kekhawatiran para mahasiswa atas penggunaan isu SARA hal yang wajar. Sebab, isu SARA memang masih digunakan dalam berbagai kontestasi politik di Indonesia.

Isu SARA sebenarnya tak masalah jika digunakan dalam kerangka yang positif. "Yang saya khawatirkan jika isu SARA ini membuat benturan (di masyarakat)," kata Dian.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menilai penggunaan isu SARA dalam Pilpres 2019 saat ini masih pada tahap wajar. Isu SARA belum menjadi masalah yang besar. "Kalau itu berubah menjadi konflik, baru itu menjadi persoalan," kata Bahtiar.

Survei yang dilakukan SPD dan FFH ini dilakukan pada medio Desember 2018. Survei dilakukan terhadap 300 responden siswa, mahasiswa, dan pemuda di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Ada pun, survei dilakukan dengan metode purposive sampling dan menggunakan kuesioner.

(Baca: Bareskrim Pelajari Rekomendasi Dewan Pers terkait Indonesia Barokah)

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha