Pemerintah Minta Dukungan DPR Soal Dana Satgas "Illegal Drilling"

Penulis: Verda Nano Setiawan

Editor: Arnold Sirait

4/2/2019, 18.30 WIB

Pembentukan Satgas Penanganan Kegiatan Ilegal Migas masih terganjal anggaran.

Kementerian ESDM
Arief Kamaludin (Katadata)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memuluskan anggaran pembentukan satuan tugas (satgas) pengeboran minyak dan gas bumi (migas) ilegal (illegal drilling). Ini karena pentingnya keberadaan satgas itu di tengah maraknya pengeboran migas ilegal.

Dalam rapat bersama Komisi VII DPR, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto berharap bisa mendapat dukungan tersebut. “Supaya dapat mendukung masalah anggaran kerja dan operasional dari tim satgas ini,” kata dia di Jakarta, Senin (4/2).

Satgas pengeboran migas ilegal ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada 9 Februari 2017. Satgas ini nantinya beranggotakan perwakilan dari lintas kementerian.  

Tim Satgas ini secara khusus menangani praktek kegiatan ilegal migas, baik hulu atau hilir. “Pembentukan Satgas ini masih dalam pembahasan karena terkendala pembiayaan," ujar Djoko.

Hingga saat ini, menurut Djoko, meski sudah ditindak, kegiatan pengeboran masih tetap berlangsung. Padahal, mengacu Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, serta kegiatan hilir migas yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga, yang tak berizin merupakan tindak pidana. 

Menurut Djoko, kegiatan pengeboran ilegal pernah terjadi di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Langkat, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin. Lalu di wilayah kerja PT Pertamina EP Asset 4 yang terletak di wilayah Kabupaten Blora, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Namun, tahun 2017, sebanyak 126 pengeboran illegal di Sumatera Selatan berhasil ditutup. Selain itu, insiden pembocoran pipa (illegal tapping) di Prabumulih berhasil ditangkap April 2018.

Pengeboran ilegal di Kabupaten Blora dan Bojonegoro juga telah diarahkan ke pengusahaan sumur tua melalui BUMD bekerja sama dengan PT. Pertamina EP sesuai Permen ESDM no. 1 Tahun 2008. Selain itu, sebanyak 110 sumur ilegal di wilayah kerja Techwin Benakat South Betung Ltd telah berhasil ditutup.

(Baca: Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus Atasi Praktik Ilegal Sektor Migas)

Meski begitu, masih banyak sumur-sumur ilegal yang beroperasi dan marak di lapangan. Bahkan, terdapat indikasi bahwa di Jambi, sebagian sumur-sumur yang telah ditutup di WK PT. Pertamina EP Asset 1, dibuka kembali oleh oknum penambang sehingga sumur ilegal bertambah menjadi 82 titik dari yang semula berjumlah 49 sumur ilegal dan telah berhasil ditutup.

Wakil Ketua Pimpinan RDP Komisi VII Ridwan Hisjam pun menilai  kegiatan Ilegal Driling dan Ilegal Tapping sangat merugikan bagi negara. "Praktik pengeboran minyak ilegal, sudah sering dilakukan dan sistematis di lapangan. Bahkan secara nyata sudah menyebabkan kerugian," ujar dia. 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan