Pengusaha Sawit Sebut Dampak Penghapusan Laporan Surveyor tak Besar

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

4/2/2019, 16.56 WIB

Pemerintah dinilai perlu memperjelas ketentuan Laporan Surveyor untuk produk sawit yang beragam.

sawit
ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan penghapusan kewajiban Laporan Surveyor (LS) tidak berpengaruh signifikan terhadap prosedur ekspor. Pelaporan surveyor masih dianggap penting dalam proses pendataan bisnis  perdagangan sawit.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengungkapkan pemerintah harus memperjelas ketentuan LS untuk produk sawit yang beragam. "Perlu ada klarifikasi untuk LS produk yang mana, karena ada juga LS yang dibiayai oleh APBN, itu berarti bisa ada penghematan juga," kata Joko di Jakarta, Senin (4/2).

Dokumen hasil laporan surveyor digunakan pengusaha untuk mengecek pembayaran, pungutan ekspor, pajak, maupun memverifikasi jika ada sengketa dengan pembeli. Menurutnya, importir di luar negeri juga kerap meminta laporan pemeriksa independen sebagai standar tambahan. 

(Baca: Pemerintah Hapus Kewajiban Laporan Surveyor untuk Empat Komoditas Ini)

Joko menjelaskan, penghapusan kewajiban LS menjadi strategi  pemerintah untuk mempersingkat prosedur ekspor. Sebab, masih ada pengecekan ganda yang menyebabkan pengulangan terjadi di bea cukai untuk produk ekspor. "Kami tetap melakukan itu sebagai persyaratan ekspor ke negara tujuan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjelaskan, pemerintah masih mengkaji revisi aturan untuk penghapusan LS empat komoditas. Namun, bebeeapa poin perubahan masih menunggu kajian teknis antarkementerian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

(Baca: Pemerintah Kaji Pelonggaran Izin untuk Kemudahan Ekspor)

Oke mengaku Kementerian Perdagangan sudah menyiapkan perubahan untuk 7 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dalam penghapusan kewajiban LS. Adapun jenis komoditas yang akan masuk dalam perubahan yakni ekspor gas melalui pipa, serta kemungkinan lain dari minyak kelapa sawit (CPO). Adapun kayu hasil industri, menurut Oke masih dalam perdebatan.

Kementerian Perdagangan masih menunggu kajian teknis hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). "Kami siapkan, tetapi sekarang kami masih tunggu mitigasi risikonya," kata Oke.

Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, LS bisa menjadi kebijakan jangka pendek untuk mendorong ekspor. Namun, pemerintah harus mengantisipasi tergerusnya penjualan produk manufaktur karena adanya insentif untuk ekspor bahan olahan primer.

Karenannya, dia pun menyarankan penghapusan LS sebaiknya hanya bersifat temporer sampai permintaan global kembali normal. "Setelah itu bisa dievaluasi lagi sehingga eksportir barang mentah bisa beralih ke manufaktur," ujarnya.

 

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha