Presiden: Pengangkatan Penyuluh Pertanian Jadi PNS Bertahap

Tim Publikasi Katadata

4/2/2019, 09.46 WIB

Presiden Jokowi berpesan agar penyuluh terus mengawal dan mendampingi para petani dalam menjaga dan meningkatkan produksi pertanian.

Presiden Joko Widodo silaturahmi dengan para penyuluh pertanian
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat bertemu dengan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantuan Penyuluh Pertanian (TBPP) di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019). Presiden dalam kesempatan tersebut menyampaikan tentang adanya peluang sebanyak 17 ribu THL TBPP diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perubahan Status Penyuluh Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) menjadi PNS hingga sekarang memang belum usai. Perjuangan terus dilakukan. Presiden secara terbuka menyampaikan problem THL-TBPP akan diselesaikan secara bertahap dengan lebih dahulu menyiapkan payung hukum agar tidak menabrak undang-undang.

“Besok saya akan panggil Menpan RB, saya akan tanya aturannya seperti apa?" kata Presiden Jokowi dalam Silaturahmi Nasional dengan THL-TBPP se-Indonesia bertema "Satu Tekad Satu Tujuan, Kedaulatan Pangan Nasional”, di Gor Jatidiri, Semarang, Minggu (3/2).

Presiden Jokowi berpesan agar penyuluh terus mengawal dan mendampingi para petani dalam menjaga dan meningkatkan produksi pertanian. Di sektor pertanian kata presiden, meski sudah banyak keberhasilan, namun masih banyak juga yang harus terus dikerjakan.

"Untuk jagung sebagai contoh, kita sudah bisa menyetop impor 3,6 juta, dan kita kemarin tahun 2018 sudah ekspor jagung sebanyak 380 ribu ton. Berarti kita sudah mengurangi impor sekitar 3,4 juta ton. Ini atas kerja keras Bapak dan Ibu dari THL-TBPP." tuturnya.

Presiden Jokowi mengingatkan perlunya mengatur waktu penanaman agar saat panen tidak over supply yang mengakibatkan harga anjlok.

Kebijakan Berpihak ke Petani

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kebijakan pemerintah telah membuahkan hasil luar biasa pada Era Kabinet Jokowi-JK. Ia mencontohkan, terkait produktivitas jagung, tidak lepas dari inisiatif Kementan menetapkan aturan harga jagung di petani minimal Rp 3.150 per kg, sejak awal pemerintahan.

Kebijakan ini juga ditopang dengan program lain. Yaitu, pemanfaatan benih unggul jagung tongkol dua dan jagung hibrida, peningkatan Indeks Pertanaman jagung di sawah, perluasan di lahan kering, integrasi jagung-sawit lewat tumpangsari, dan tanam jagung di lahan hutan. "Bahkan di lahan seperti kuburan, pematang sawah dan pinggir jalan pun ditanami jagung saat ini. Pemuda tani milenial pun bertanam jagung karena menguntungkan," jelas Amran.

Di bagian hilir, Kementan memperhatikan sarana pasca panen dan bermitra dengan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT). Hasilnya produksi meningkat sehingga Indonesia mampu menyetop impor 3,4 juta ton. Dalam hitungan kasar selama 4 tahun, angka itu setara Rp 40 triliun. Pada 2017, Amran menyatakan tidak impor jagung pakan ternak, dan bahkan 2018 sudah ekspor 341 ribu ton.

"Memang ada impor sisa 130 ribu ton pada akhir 2018 oleh BULOG, bukan oleh swasta. Ini dibagikan khusus peternak kecil untuk pakan unggasnya dan sebagai stock berjaga-jaga, tidak dijual bebas di pasar," tegas Amran.

Data Organisasi Pertanian PBB, FAO 2018, Indonesia masuk peringkat 8 produsen jagung terbesar dunia setelah Amerika Serikat, China, Brasil, Argentina, Ukraina, Mexico dan India.

Sementara terkait tenaga penyuluh, Amran menegaskan perpanjangan kontrak kerja TLH-TBPP telah ditandatangani kembali oleh Menteri Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri pertanian Nomor 67 Tahun 2019 tentang tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian Kemeterian Pertanian 2019. Awal 2018, Kepmentan Nomor 72/2018 terbit dan menjadi bentuk kontrak kerja untuk 12.548 orang THL-TBPP di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Momon Rusmono menuturkan pihaknya selalu melakukan audiensi sesuai dengan tata cara birokrasi yang berlaku di Indonesia. "Baik dengan KemenPAN RB, di manakah kira-kira slot untuk memungkinkan mereka bisa masuk. Upaya-upaya tersebut kami sudah tempuh," ungkapnya.

Hingga sekarang jumlah penyuluh pertanian pusat dan daerah terdiri dari PNS 31.511 orang (termasuk pengankatan CPNS 2017 sebanyak 6.033 orang) dan jumlah THL-TBPP sebanyak 12.548 orang. PermenPAN-RB No. 8 Tahun 2016 spesifik dalam lingkup jabatan maupun soal persyaratan usia. Spesifik usia, karena PP 89/2000 sebagai landasan operasional Permenpan tersebut menetapkan syarat 18 – 35 tahun.

Dihubungi terpisah, Ketua Forum Komunikasi Nasional (FK Nas) THL TBPP, Gunadi menuturkan pihaknya telah bertemu langsung dengan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertanian. Gunadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah mengangkat sebanyaki 6.058 THLTBPP usia di bawah 35 tahun menjadi Penyuluh Pertanian PNS meskipun pemerintah sebelumnya memberlakukan moraturium pengangkatan PNS.

Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha