Kementerian BUMN Pelajari Tuntutan Pegawai PT Pos untuk Rombak Direksi

Penulis: Ihya Ulum Aldin

Editor: Happy Fajrian

6/2/2019, 18.13 WIB

SPPI menuntut agar kinerja PT Pos Indonesia dievaluasi dan menuntut pemerintah merombak jajaran direksi setelah pembayaran gaji Februari terlambat.

pos indonesia
KATADATA
pos indonesia

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menindaklanjuti tuntutan Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI) yakni mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengganti direksi PT Pos Indonesia (Persero).  Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi demontrasi yang digelar di sekitar Kantor Kementerian BUMN, Rabu (6/2).

Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media 1B Kementerian BUMN Mahmud mengatakan sudah melaporkan ke atasannya terkait aspirasi SPPI. "Dari pertemuan tadi sudah kami terima, ini sebagai bukti serius dari Kementerian BUMN dalam memperhatikan mereka," kata Mahmud di kantornya, Jakarta, Rabu (6/2).

Dalam notulen hasil pertemuan kedua pihak, Kementerian BUMN menegaskan aspirasi SPPI akan menjadi perhatian serius dan menjadi pertimbangan dalam proses tindaklanjut yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN. Meski begitu, Kementerian BUMN belum bisa memastikan terkait jangka waktu tindak lanjut yang mereka janjikan tersebut.

Merespons hal tersebut, Ketua Umum SPPI Akhmad Qomarudin mengatakan akan terus mengawal proses tindaklanjut Kementerian BUMN itu. Dia berharap tuntutan mereka dapat diproses sehingga mereka memiliki pemimpin yang bida melakukan tata kelola perusahaan dengan baik.

(Baca: Pos Indonesia Klaim Sudah Lunasi Pembayaran Gaji yang Terlambat)

Menurutnya, perusahaan sebesar Pos Indonesia harus bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa antar. Salah satunya dengan pemimpin yang dapat memilah layanan pos universal (LPU) yang bersubsidi dengan layanan komersial agar bisa bersaing.

"Kalau saya ingin tahu riilnya mana yang sebenarnya LPU yang disubsidi pemerintah, mana komersil, yang harus bersama sama kita capai untuk menyukseskan program perusahaan untuk bersaing dengan swasta," katan Akhmad ketika ditemui tengah-tengah aksi demo.

Secara kinerja, dirinya menganggap jajaran direksi tidak melakukan efisiensi di kalangan atas, padahal kalangan karyawan sudah merasakan adanya efisiensi. Mulai dari efisiensi uang lembur, uang makan, anggaran jasmani, dan rohani yang dikurangi.

Dia mengaku, demo digelar karena keterlambatan pembayaran gaji pegawai Pos Indonesia untuk bulan Februari sebagai puncak kecurigaan asosiasi terhadap buruknya pengelolaan perusahaan oleh direksi saat ini. Pembayaran gaji pegawai yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1, untuk bulan ini dibayarkan pada tanggal 4.

Sebelumnya diberitakan bahwa kinerja Pos Indonesia pada 2018 jauh di bawah target. Perolehan laba pada 2018 diperkirakan hanya sekitar Rp 130 miliar dari target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar Rp 400 miliar. Perkiraan laba tersebut juga jauh di bawah capaian laba tahun 2017 yang sebesar Rp 355 miliar.

Direktur Keuangan dan Umum Pos Indonesia Eddi Santosa mengatakan, kecilnya perkiraan laba tahun buku 2018 karena Pos Indonesia melayani program Layanan Pos Universal yang merupakan penugasan dari pemerintah. "Persoalannya begini, Pos masih melayani Pos Universal, itu sebetulnya public service obligation (PSO)," kata Eddi di kantornya, Jakarta, awal Januari kemarin.

(Baca: Jalankan PSO, Laba Pos Indonesia Tahun 2018 Hanya Rp 130 Miliar)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha