Pelaku Industri Telekomunikasi Minta Pusat Data Wajib Ada di Indonesia
Pemerintah berencana merilis Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PTSE) pada tahun ini. Namun, pelaku industri yang tergabung dalam beberapa asosiasi masih keberatan dengan beberapa poin dalam drafnya.
Keberatan pertama, draf tersebut hanya mewajibkan data strategis yang wajib diolah di Indonesia, sementara data yang lain boleh disimpan di luar negeri. Dengan begitu, sekitar 90% data digital di Indonesia berpotensi dibawa ke luar negeri.
Hal ini dikhawatirkan akan berimplikasi besar dari aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam). "Ini akan merugikan Indonesia karena data is the new oil," kata Ketua Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) Alex Budiyanto dalam siaran pers, Senin (4/2) malam.
Apalagi, Indonesia belum mempunyai aturan perlindungan data yang memadai hingga saat ini. Menurutnya, ini adalah sebuah kemunduran besar bagi Indonesia, ketika negara maju menerapkan perlindungan data di negaranya secara ketat seperti Uni Eropa lewat aturan EU General Data Protection Regulation (GDPR).
(Baca: Disorot Ombudsman, Kominfo Jamin Data Strategis Tetap di Dalam Negeri)
Kedua, mereka khawatir penyedia layanan pusat data (data center), cloud computing, perusahaan digital (Over The Top/OTT) asing tidak lagi berkewajiban melakukan investasi di Indonesia. Sebab, mereka sudah bisa melayani masyarakat Indonesia di luar negeri.
Untuk itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Henry Kasyfi berharap revisi aturan ini dikaji kembali. "Kami menyampaikan masukan yang bertujuan untuk dapat mempertahankan Kedaulatan Digital Bangsa dan memastikan bahwa Ekonomi Digital yamg tumbuh dapat dinikmati bangsa sendiri," ujarnya.
