Soal "Propaganda Rusia", Jokowi Dinilai Bisa Ganggu Relasi Diplomatik

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Hari Widowati

7/2/2019, 10.04 WIB

Isu Propaganda Rusia dikhawatirkan bisa menodai hubungan baik kedua negara.

Jokowi Prabowo
ANTARAFOTO | Puspa Perwitasari
Calon presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo usai pengundian nomor urut di KPU.

Isu Propaganda Rusia yang disebut calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) sebagai strategi dari lawan politiknya di Pilpres 2019 menuai berbagai reaksi. Jokowi diminta tidak melupakan Rusia sebagai salah satu mitra strategis Indonesia di dunia internasional karena isu Propaganda Rusia dikhawatirkan bisa menodai hubungan baik kedua negara.

Mantan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Amir Syamsuddin, memperingatkan Jokowi agar tidak merugikan diplomasi RI dengan melibatkan Rusia dalam kontestasi politik lokal. Rusia dinilai memiliki kebijakan pro-Indonesia dalam sejumlah isu, termasuk mengenai Papua.

Amir mengaku khawatir apabila negeri beruang merah tersebut dirugikan maka dukungan kepada RI dalam forum internasional akan berkurang. "Jangan lupakan Rusia sebagai mitra strategis Indonesia," kata Amir dalam sebuah diskusi di Sekretariat Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jakarta, Rabu (6/2).

Dia mencontohkan, ketiadaan Rusia dalam isu Papua merdeka dapat membuat Indonesia mengalami kesulitan dalam melobi negara-negara lainnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh sebab itu Amir meminta keberanian Jokowi dalam berorasi tidak dilakukan asal-asalan. "Sekali mereka tidak pro, katakan menjadi netral saja akan merugikan kita," kata Politisi dari Partai Demokrat tersebut.

Jokowi telah mengklarifikasi ungkapan “Propaganda Rusia” yang ia lontarkan dalam sela-sela kunjungannya ke Jawa Tengah, akhir pekan kemarin. Menurut calon presiden nomor urut 01 itu, ungkapan tersebut adalah terminologi dari artikel yang ditulis oleh lembaga konsultasi politik Amerika Serikat (AS), Rand Corporation pada 2016.

Propaganda Rusia yang dimaksud adalah teknik firehose of falsehood atau selang pemadam kebakaran atas kekeliruan. Berdasarkan teori tersebut, dampak dari semburan kebohongan, dusta, dan kabar bohong (hoaks) bisa memengaruhi opini publik dan menimbulkan ketidakpastian. Karenanya, Propaganda Rusia tidak mengarah kepada Rusia sebagai pemerintahan. “Ini tidak berbicara mengenai negara,” kata Jokowi.

(Baca: Di Acara Alumni HMI, Jokowi Jelaskan Propaganda Rusia & Infrastruktur)

Kedutaan Besar Rusia di Indonesia melalui akun Twitter resmi @RusEmbJakarta membantah adanya propaganda tersebut. Menurut Kedubes Rusia, istilah yang lahir dari pemilihan presiden AS pada 2016 tersebut merupakan rekayasa dan tidak didasarkan realitas yang ada. Pihak Kedubes juga membantah adanya campur tangan terhadap proses elektoral negara lain, termasuk dalam hal ini Indonesia yang dianggap sahabat dan mitra.

"Posisi prinsipil Rusia tidak campur tangan urusan dalam negeri dan proses elektoral negara asing, termasuk Indonesia," demikian keterangan Kedubes Rusia dalam akun @RusEmbJakarta, Senin (4/2).

Kedubes Rusia juga menandai kembali beberapa momen foto Jokowi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Singapura pada November 2018. Dalam foto tersebut, terlihat Jokowi sedang berjabat tangan dengan Putin dalam pertemuan bilateral yang digelar di sela-sela KTT ASEAN. "Istilah (propaganda Rusia) ini sama sekali tidak berdasarkan realitas," demikian keterangan Kedubes Rusia.

(Baca: TKN Jokowi-Ma'ruf: Kami Ofensif dengan Data dan Fakta)

 

Reporter: Ameidyo Daud

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha