Tudingan Kebocoran Anggaran, Jokowi Tantang Prabowo Laporkan ke KPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menantang calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melaporkan tudingan kebocoran anggaran negara sebesar 25% ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Prabowo diminta membawa data dan bukti-bukti yang valid dalam laporannya.
"Kalau memang bocor sampai 25%, laporin saja ke KPK," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2). Tudingan tersebut sebelumnya sempat disampaikan Prabowo dalam pidatonya di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (6/2).
Jokowi menilai tudingan soal kebocoran anggaran sebesar 25% merupakan jumlah yang besar. Pada APBN 2018, realisasi penerimaan negara mencapai Rp 1.942,3 triliun. Jumlah tersebut mencapai 102,5% dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun.
Adapun, total realisasi belanja negara dalam APBN 2018 sebesar Rp 2.202,2 triliun atau 99,2% dari target APBN 2018. Bila anggaran negara bocor 25% maka jumlahnya diperkirakan lebih dari Rp 500 triliun. "Sekarang itu bocornya kalau 25% itu berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun," kata Jokowi.
Jokowi pun kembali mengingat isu serupa yang pernah digulirkan Prabowo pada Pilpres 2014. Ketika itu, Prabowo pernah menyatakan ada kebocoran anggaran negara mencapai Rp 7.200 triliun.
Padahal, realisasi belanja negara dalam APBN 2014 hanya Rp 1.767,3 triliun atau 94,2% dari target APBN-P 2014 senilai Rp 1.876 triliun. Adapun, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 1.550 triliun atau 94,8% dari target APBN-P 2014 senilai Rp 1.634 triliun.
Menurut Jokowi, tudingan semacam itu baiknya langsung dilaporkan ke KPK. Sebab, KPK berwenang mengusut dugaan korupsi atau kerugian negara. Hanya saja, pelaporannya perlu disertai oleh data dan bukti-bukti yang valid. "Jangan asal," kata Jokowi.
(Baca: Debat Pertama Belum Signifikan Angkat Suara Jokowi dan Prabowo)
Prabowo sebelumnya menuding ada 25% anggaran negara yang bocor. Kondisi itu terjadi karena penggelembungan (mark up) dalam proyek-proyek yang digarap pemerintah.
"Bayangkan, jembatan harga 100 ditulis 150 dan ini terjadi terus-menerus. Kita harus obyektif, masalah ini sudah jalan lama. Ini harus kita hentikan dan kurangi," kata Prabowo.
Mantan Danjen Kopassus itu menilai anggaran itu sebenarnya bisa digunakan untuk membangun industri besar di Indonesia. Pemerintah dapat membangun 200 pabrik menggunakan uang tersebut.
Alhasil, Indonesia dapat menciptakan produk terbaik yang nantinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. "Bayangkan dengan uang ini kalau dipakai untuk kesejahteraan dan ekonomi," kata dia.
(Baca: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik, Jokowi Sentil Prabowo)
