Istana Bantah Pembangunan Infrastruktur Hanya untuk Pilpres 2019

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Hari Widowati

8/2/2019, 19.07 WIB

Pembangunan infrastruktur merupakan upaya untuk mendorong konektivitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

infrastruktur
Arief Kamaludin|KATADATA
Pembangunan infrastruktur.

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) membantah isu yang menyebutkan pembangunan infrastruktur hanya menjadi alat bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan elektabilitasnya di Pilpres 2019. Pembangunan infrastruktur merupakan upaya untuk mendorong konektivitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, tidak mungkin pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama empat tahun pemerintahan Jokowi ini hanya untuk meraih suara dalam kontestasi politik. Pasalnya, pembangunan infrastruktur dilakukan tak hanya di Jawa tetapi, juga wilayah lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Jika pembangunan infrastruktur hanya untuk kepentingan Pilpres, hal itu seharusnya hanya dilakukan di Jawa. "Karena populasi di Jawa Lebih besar, tingkat keekonomiannya juga lebih besar di Jawa. Tapi masak iya seperti itu?" kata Moeldoko di Aloft Hotel, Jakarta, Jumat (8/2).

Moeldoko mengatakan, Jokowi melakukan pembangunan infrastruktur bukan semata karena kepentingan politik atau ekonomi. Pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan di seluruh Indonesia untuk membangun peradaban.

Pembangunan infrastruktur dapat mendorong konektivitas. Hal tersebut lantas membuat masyarakat di daerah terpencil sekalipun bisa mendapatkan akses pelayanan lebih baik dan mudah. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi akan secara merata dirasakan oleh masyarakat. "Sehingga secara sosial dan budaya mereka akan bertumbuh dengan baik," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini pun menilai orang-orang yang memandang miring pembangunan infrastruktur bersifat egois. Sebab, mereka tidak memikirkan bahwa infrastruktur tersebut ternyata bermanfaat bagi masyarakat.

Dia menilai, pandangan miring itu dilakukan hanya untuk mendelegitimasi upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur. "Pandangan seperti ini menurut saya adalah pandangan yang justru memiskinkan ide," kata dia.

Karenanya, Moeldoko meminta berbagai pihak untuk melihat pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah secara lebih komprehensif. Alhasil, kritik yag disampaikan dapat menjadi masukan bagi pemerintah mendorong kemajuan di berbagai daerah.

(Baca: Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rampung 55% Tahun Ini)

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam Pidato Kebangsaan beberapa waktu lalu menyebut pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah belum tepat sasaran dan tidak berhasil memperbaiki ekonomi masyarakat. Jika terpilih, Prabowo berjanji akan membuat terobosan dalam pembangunan infrastruktur. "Kami akan bangun infrastruktur yang tepat sasaran. Kami tidak akan mengizinkan penggelembungan proyek-proyek dan nilai proyek tersebut," kata Prabowo.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Suhendra Ratu Prawiranegara, mengatakan pembangunan infrastruktur seharusnya bukan hanya jalan tol. "Ada berbagai sub-bidang infrastruktur yang meliputi transportasi, jalan, pengelolaan air minum dan air bersih, persampahan, energi, serta telekomunikasi. Sementara yang selalu dibanggakan adalah jalan tol," ujarnya

(Baca: Jokowi Ungkap Alasannya Fokus Membangun Infrastruktur)

.

 

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha