Pemerintah Gratiskan 1,2 Juta Sambungan Listrik bagi Penduduk Miskin

Penulis: Muchamad Nafi

11/2/2019, 09.13 WIB

Bantuan layanan dasar ini diharapkan dapat meningkatan rasio elektrifikasi nasional hingga 99,9 persen di 2019.

Listrik
ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Warga memeriksa meteran listrik prabayar di Rumah Susun Benhil, Jakarta, Kamis (19/1/2017)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan pemerintah menyiapkan sekitar satu juta sambungan listrik gratis. Layanan tersebut diperuntukkan bagi penduduk miskin yang belum tersambung listrik di tahun ini.

Untuk membiayai pemasangan tersebut, akan ada tambahan penyertaan modal negara bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN)sekitar Rp 6 triliun. “Jumlahnya kira-kira 1,2 juta sambungan baru khusus bagi warga yang kurang mampu,” kata Jonan kepada Antara di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/2).

(Baca: Subsidi Pemasangan Listrik Ditolak, PLN Pakai CSR dan Patungan BUMN)

Menurut dia, jumlah sambungan tersebut kemungkinan masih bertambah dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM. Dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) di Kementerian ESDM kemungkinan akan ada 100.000-150.000 sambungan atau layanan penerangan.

Tak hanya itu, ada bantuan dari program corporate social responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Ibu Rini Soemarno, Menteri BUMN, sudah sepakat tentang hal itu,” ujar Jonan.

Adapun BUMN yang terlibat dalam program ini di antaranya PLN, Perum Bulog, Jamkrindo, Pegadaian, Semen Indonesia, dan Dahana. Lalu ada Perhutani, BRI, Pindad, Telkom, dan Telkomsel, BNI, Airnav, Askrindo, dan Waskita.

(Baca: Kementerian Keuangan Tolak Usulan Subsidi Pemasangan Listrik )

Kemudian PTPN III Holding (PTPN VIII), Jasa Marga, Jasa Raharja, Jasindo, Biofarma, KAI, dan Hutama Karya. Tak ketinggalan pula Telkomsel, Pertamina, Mandiri, Angkasa Pura 2, Pelindo 2, BTN, PIHC, WIKA, PP, PGN, Antam, Taspen, ASDP dan POS.

Jonan mengatakan, pemberian sambungan gratis bagi wilayah tertentu merupakan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemerataan energi. “Berpikirnya bukan untung-rugi, tapi pemerataan pembangunan yang lebih baik,” ujar dia.

Pemberian bantuan tersebut merupakan layanan dasar dari pemerintah kepada masyarakat. Harapannya, dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang ditargetkan sebesar 99,9 persen di 2019. Dan Jonan pun optimistis target ini tercapai.

Reporter: Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha