Dorong Investasi, JK Minta Bank Indonesia Turunkan Lagi Suku Bunga
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Bank Indonesia (BI) menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate atau suku bunga acuan sebagai salah satu cara untuk menarik investasi. Hal ini diungkapkan Kalla dalam rapat yang digelar bersama sejumlah jajaran menteri dan pimpinan lembaga di Kantor Wakil Presiden.
“Kami minta bunga turunkan lagi, perbaikan sistem logistik, harus kita rumuskan nanti agar bisa menjadi dorongan investasi ekspor khususnya manufaktur,” kata Kalla di Jakarta, Selasa (12/2).
(Baca: Gubernur BI Sebut Suku Bunga Acuan 6% Hampir Mencapai Puncaknya)
Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Januari lalu, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di kisaran 6%, setelah BI mengereknya secara agresif sebanyak 175 basis poin sepanjang tahun lalu.
Sedangkan untuk mendorong peningkatan investasi, Kalla menyatakan masih perlu dukungan instrumen kebijakan lain seperti melalui pemberian insentif tax holiday dan kemudahan izin lewat Online Single Submission (OSS) di pusat dan daerah.
Kalla mengatakan, investasi dalam negeri seperti pada industri manufaktur akan banyak menciptakan lapangan kerja dan pendapatan negara lewat pajak.
Alhasil, dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi diharapkan bisa mendorong konsumsi. Berbeda dengan pekerjaan yang masih belum membuhkan kemampuan tinggi seperti pertanian. “Industri bisa lebih baik lagi, itu kami rumuskan dan kami terus perbaiki,” ujar Kalla.
(Baca: Gubernur BI Paparkan Pemicu Era Suku Bunga Deposito Tinggi)
Dia mengakui sistem OSS belum berjalan maksimal karena masih belum tercipta sinergi yang baik antara permerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah berjanji memperbaiki sistem OSS di daerah untuk peningkatan kapasitas pelayanan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan masih banyak aturan tumpang tindih. Oleh karena itu, pemerintah mengkaji kebijakan supaya iklim investasi pusat dan daerah lebih merata.
Pihaknya juga akan merumuskan permasalahan yang menghambat investasi sebelum menjadi instrumen kebijakan yang baru. Contohnya, terkait dengan perizinan yang sudah ada dari pemerintah pusat masih terkendala aturan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di daerah.
(Baca: Bank-bank BUMN Harap BI Hanya Satu Kali Naikkan Bunga Acuan Tahun Ini)
Selain itu, Luhut juga menjelaskan hal lain yang kerap menghambat investasi perusahaan yaitu terkait izin lingkungan dan izin lokasi. Masalah ini pula yang harus diwaspadai pemerintah guna menghindari terulangnya praktik penyelewengan. “Kasus Meikarta itu contohnya, mereka langsung bangun tanpa perumusan RTRW yang benar,” kata Luhut.
Selain Luhut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya hadir membahas permasalahan investasi dengan Kalla.
Pertemuan itu juga dihadiri beberapa pimpinan lembaga, yaitu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Ketua Dewan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara.
