Menteri Susi Klaim Stok Ikan Melimpah karena Penenggelaman Kapal Asing
Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengklaim stok ikan nasional meningkat pesat berkat kebijakan pengenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia mulai 2014. Berdasarkan penelitian dari Universitas California Santa Barbara, stok ikan di Indonesia bertambah 5,4 juta ton atau 76% setelah dua tahun kebijakan itu diterapkan.
"Assessment stok ikan kita (pada 2016), tiba-tiba dari 7,1 juta ton menjadi 12,5 juta ton," ujar Susi di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/2). Adapun hingga saat ini, sudah ada 488 kapal yang ditenggelamkan oleh kementeriannya.
Menurut dia, ukuran ikan yang ditangkap nelayan Indonesia juga semakin besar. Dia mencontohkan, ukuran ikan tuna yang ditangkap nelayan pada 2014 hanya sekitar 7-12 kilogram per ekor, lalu menjadi sekitar 20 kilogram per ekor pada 2015, dan terus naik. "Tahun keempat, sekarang 60-90 kilogram per ekor," kata dia.
(Baca: Jokowi Sebut Larangan Kapal Asing Berhasil Usir 7 Ribu Kapal Ilegal)
Potensi energi dari lautan atau biomassa juga semakin baik. Potensi biomassa melonjak hingga tiga kali lipat. Peningkatan pesat ini, menurut dia, hanya terjadi di Indonesia.
Selain penenggelaman kapal asing, Susi mengatakan, pencapaian-pencapaian positif tersebut juga didukung oleh kebijakan pelarangan cantrang dan moratorium kapal asing. Adapun kebijakan-kebijakan ini disebutnya sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola yang baik.
"Saya harus buat good governance. Saya harus manage sumber daya alam karena ini milik bangsa. Masa depan bangsa kita mau dibuat main-main? Tidak boleh," kata dia.
(Baca: Penenggelaman Kapal hingga Larangan Cantrang Dongkrak Ekspor Perikanan)
Ia mengakui banyak hambatan ketika berbagai kebijakan itu diimplementasikan. Ada saja berbagai pihak yang tak senang lantas menyebarkan kabar bohong. Namun, ada dukungan yang cukup besar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia pun memuji Jokowi yang dianggapnya berani dan punya komitmen mengelola laut dan perikanan di Indonesia. Jika Kepala Negara tak memiliki komitmen kuat, Susi tak yakin kebijakannya dapat berjalan baik. "Pasti takut untuk mereformasi segila itu. Saya senang karena presidennya komitmennya full support," kata dia.
