Pembelaan Istana Soal Kritik LRT dan Tol Trans Jawa

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Hari Widowati

13/2/2019, 07.04 WIB

Pembangunan infrastruktur seperti LRT dan Tol Trans Jawa dilakukan dengan pertimbangan visioner, melihat kebutuhan di masa depan.

Tol Trans Jawa
Kementerian PUPR
Tol Trans Jawa

Pemerintah menjawab kritik terhadap pembangunan infrastruktur Light Rail Transit (LRT) dan Tol Trans Jawa yang disebut gagal oleh kubu oposisi lantaran tarifnya yang mahal dan sepi peminat. Istana menilai, pembangunan infrastruktur memiliki tujuan jangka panjang sehingga dampaknya tidak bisa langsung terlihat.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pembangunan infrastruktur tak bisa hanya dilihat dampaknya secara langsung. "Kami itu membuat sebuah rencana untuk jangka panjang. Jangan melihatnya hanya sekarang," kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Selasa (12/2).

Moeldoko mengatakan, pembangunan infrastruktur telah dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang visioner. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengkalkulasikan populasi, tingkat pendidikan, dan pendapatan masyarakat yang akan semakin meningkat ke depannya.

Karenanya, dia berharap agar masyarakat juga melihat berbagai pertimbangan tersebut. "Jangan sekarang bicara ini tidak ada gunanya. Bukan begitu," kata Moeldoko.

(Baca: Istana Bantah Pembangunan Infrastruktur Hanya untuk Pilpres 2019)

Deputi II KSP Yanuar Nugroho juga mengatakan pemerintah telah menghitung dengan matang tingkat keekonomian ketika membangun infrastruktur. Beberapa aspek perhitungan tersebut, yakni preferensi, daya beli, dan kemampuan akses masyarakat, serta bentuk pendidikan pasar.

Dengan berbagai perhitungan itu, Yanuar meyakini jika infrastruktur itu akan bermanfaat bagi masyarakat. Hanya saja, dia sependapat jika manfaat itu tak bisa dirasakan langsung. "Ini butuh waktu, proses ekonomi yang rasional akan terjadi," kata Yanuar.

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, KSP meminta pemerintah daerah ikut mensosialisasikan manfaat pembangunan infrastruktur. Selain itu, KSP juga meminta pemerintah daerah memaksimalkan utilitas dari infrastruktur yang telah dibangun.

Pemerintah daerah, kata Moeldoko, tak seharusnya mengeluhkan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah pusat. "Bukan belum ada mengeluh, setelah dibangun mengeluh. Terus apa kerjaan mereka?" kata Moeldoko.

(Baca: Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rampung 55% Tahun Ini)

Sebelumnya, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan, pembangunan Tol Trans Jawa tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Pasalnya, tarif tol tersebut merupakan yang termahal di Asia Tenggara. "Tarif Tol Trans Jawa bisa mencapai Rp 1,5 juta-Rp 2 juta. Ini membuat para pengusaha logistik menjerit dan memprotes pemerintah," kata Suhendra.

Menurut mantan Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum periode 2005-2009 ini, tarif tol di Indonesia berkisar Rp 1.300-Rp 1.500 per km. Sementara, di Thailand Rp 440 per km, Malaysia Rp 492 per km, Singapura Rp 778 per km, Filipina Rp 1.050 per km, dan Vietnam Rp 1.200 per km.

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha