Polemik Harga Avtur, JK: Tiket Murah Jangan Sampai Korbankan Maskapai

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

13/2/2019, 10.25 WIB

Wapres Jusuf Kalla menilai tingginya harga tiket pesawat disebabkan oleh harga avtur yang mahal. Avtur sendiri menyumbang 35% terhadap ongkos pesawat.

Jusuf Kalla
Arief Kamaludin|Katadata

Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut menanggapi mengenai mahalnya harga avtur yang mengerek harga tiket pesawat dan berdampak terhadap bisnis pariwisata dan okupansi hotel. Namun di sisi lain, penyesuaian harga tiket pesawat juga dinilai jangan sampai mengorbankan pihak maskapai. Karena pembelian avtur menyumbang 35% terhadap ongkos pesawat. 

Kalla mengatakan penyesuaian harga tiket merupakan pilihan dilematis maskapai untuk menghindari kerugian. “Kalau kita terlalu menekan agar tiket pesawat (terus) murah, (dampak) jangka panjang maskapai penerbangan kesulitan mengelola bisnis, apalagi mereka bukan perusahaan pemerintah,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/2).

(Baca: Turunkan Harga Avtur, Sri Mulyani Buka Peluang Penyesuaian Tarif PPN)

Menurutnya, maskapai penerbangan telah berlomba-lomba menyediakan tiket pesawat  murah dengan promo besar-besaran. Namun, tiket pesawat yang murah juga menyebabkan persaingan bisnis menjadi tidak sehat karena banyak maskapai penerbangan yang bangkrut.

Sejumlah maskapai penerbangan domestik diketahui gulung tikar karena persaingan bisnis, yaitu Batavia Air, Adam Air, Mandala Airlines, dan Merpati. Jika dipaksakan menjual tiket murah, persaingan pun semakin mengerucut karena pelaku usaha yang semakin sedikit. “Kalau mereka tidak bisa beli pesawat lagi, kita kena juga dampak jangka panjangnya,” ujarnya.  

(Baca: Hapus Monopoli Penjualan Avtur Pertamina, Jokowi Tawarkan Dua Opsi)

Selain itu, praktik penetapan harga maskapai penerbangan, menurutnya bukan tindakan kartel yang telah didesain, melainkan murni untuk menyusaikan biaya operasional.  Dia pun mencontohkan kesulitan keuangan Sriwijaya Air sehingga mengharuskan perusahaan menggabungkan kegiatan operasionalnya dengan Garuda Indonesia karena tak mampu membayar utang.

Di sisi lain, pemerintah tidak juga membiarkan PT Pertamina menjalankan praktik monopoli avtur. Namun dalam hal ini kondisinya berbeda, karena sampai saat ini hanya Pertamina yang memiliki fasilitas penyedia avtur di bandara. Sementara itu, jika ada badan usaha lain  ingin melakukan hal yang sama, mesti siap berinvestasi dan menyediakan fasilitasnya sendiri.   

Penyaluran avtur, berbeda pula dengan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan mobil atau motor yang memiliki lebih banyak penyalur selain Pertamina. Contohnya, Shell dan Total juga ikut serta dalam penjualan bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. “Karenanya, ini harus diteliti dengan baik,” kata Kalla.

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha