Genjot Sektor Pariwisata, Ini Usulan Kebijakan dari Ekonom & Pengusaha
Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu kunci untuk perbaikan cepat defisit transaksi berjalan. Ekonom dan pelaku usaha mengusulkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dasar, insentif keringanan pajak dan nonpajak, serta kerja sama antara pemain lokal dan investor guna pengembangan sektor ini.
Ekonom Bhima Yudhistira Adhinegara menyarankan agar pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal guna mendukung pembangunan infrastruktur dasar. Sebab, “Perbaikan jalan, penerangan, dan pembangunan bandara dengan kapasitas yang besar mendesak di destinasi wisata,” kata dia kepada katadata.co.id, beberapa waktu lalu.
(Baca: Gaet 20 Juta Wisatawan, Pemerintah Siapkan Stratagi Dorong Pariwisata)
Selain itu, ia mengusulkan beberapa insentif seperti kemudahan perizinan bagi maskapai yang membuka rute penerbangan ke bandara baru. Alternatif lainnya, insentif berupa penurunan biaya pendaratan (landing fee). "Ini bisa melalui penugasan ke Angkasa Pura," ujarnya.
Insentif lainnya, bisa dari sisi perpajakan. Ia mengusulkan insentif fiskal yang spesifik sehingga harga tiket lebih terjangkau bagi wisatawan mancanegara (wisman) dari beberapa negara.
Kemudian, fasilitas keringanan pajak berupa pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) refund di bandara, toko suvenir, dan pusat perbelanjaan. Dengan begitu, minat belanja membesar. Ini bisa menjadi solusi cepat untuk mendatangkan devisa dari sektor pariwisata.
(Baca: Gaet Devisa Rp 281 T, Ini Strategi Pemerintah Genjot Empat Bali Baru )
Menurut dia, kebijakan VAT refond sudah diterpakan oleh Korea Selatan. Wisman di Negeri Ginseng bisa memeroleh fasilitas VAT refund di berbagai tempat. “Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata turis asing bisa menerapkan hal yang serupa,” kata dia.
Adapun untuk jangka panjang, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui sekolah vokasi.
