Jokowi dan Prabowo Dinilai Belum Serius Atasi Persoalan Lingkungan

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Hari Widowati

15/2/2019, 14.10 WIB

Berbagai program penyelamatan lingkungan hidup dalam visi-misi Jokowi dan Prabowo justru bertentangan dengan kebijakan ekonomi yang ditawarkan.

KERUSAKAN PESISIR SEMARANG
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Kawasan hutan bakau (mangrove) dan pesisir yang mengalami abrasi di Semarang, Jawa Tengah. Masalah lingkungan disinyalir belum menjadi perhatian dari kedua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Koalisi Golongan Hutan menilai kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, belum serius menyelesaikan persoalan lingkungan hidup di Indonesia. Alasannya, belum ada target yang jelas dan terukur terkait penyelamatan lingkungan hidup dari visi-misi Jokowi dan Prabowo.

Berbagai program penyelamatan lingkungan hidup mereka justru bertentangan dengan kebijakan ekonomi yang ditawarkan. "Ketika bicara lingkungan, justru kontradiktif dengan kebijakan ekonomi. Kami lihat ini di kedua calon," kata Koordinator Koalisi Golongan Hutan Khalisah Khalid di Kantor Walhi, Jakarta, Jumat (15/2).

Khalisah mengatakan, masalah lingkungan hidup masih menjadi isu pinggiran dari Jokowi dan Prabowo. Keduanya terlalu memprioritaskan soal ekonomi dalam Pilpres 2019.

Padahal, Khalisah menilai persoalan lingkungan hidup krusial untuk diatasi saat ini mengingat bencana ekologis terus terjadi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada sekitar 2.400 bencana di 2018 yang disebabkan perubahan iklim, degradasi hutan dan lahan, serta perencanaan tata ruang.

Kriminalisasi terhadap para aktivis lingkungan hidup juga marak terjadi. Walhi mencatat ada 62 aktivis lingkungan yang dikriminalisasi dalam 15 kasus sepanjang 2018.

Sementara itu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya 364 orang menjadi korban dari konflik agraria di Indonesia sepanjang 2018. Dari jumlah tersebut, sepuluh orang petani dan pejuang agraria telah terbunuh. Enam orang tertembak karena konflik agraria.

Kemudian, ada 132 orang yang terdiri dari 115 laki-laki dan 17 perempuan mengalami tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan. Sebanyak 216 orang lainnya ditahan tanpa prosedur yang jelas.

(Baca: Walhi Minta Jokowi-Prabowo Singgung Konflik Agraria di Debat Pilpres)

Hak Masyarakat Adat Diabaikan

Hal lain yang menjadi perhatian Koalisi Golongan Hutan terkait dengan pengabaian hak masyarakat adat. Ada pula persoalan lemahnya penegakan hukum terkait masalah lingkungan serta langgengnya praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). "Tidak ada upaya serius menyelesaikan persoalan struktural lingkungan hidup dan SDA," kata Khalisah.

Karenanya, Koalisi Golongan Hutan menantang Jokowi dan Prabowo untuk bisa memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan lingkungan hidup ini. Dia berharap berbagai langkah itu dapat terlihat dalam debat kedua Pilpres 2019.

Jokowi dan Prabowo harus mampu menawarkan koreksi kebijakan ekonomi yang saat ini bertumpu pada industri ekstraktif dan berbasis korporasi besar. Dia menilai kedua capres perlu beralih ke kebijakan ekonomi pemulihan yang berbasis pada komunitas.

(Baca: Debat Capres Babak Dua, Jokowi-Prabowo Didorong Bahas Oligarki Tambang)

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menilai, kedua capres harus bisa menyelesaikan masalah tata kelola di sektor lingkungan. Proses tata kelola ini menjadi alas sengkarut persoalan lingkungan hidup di Indonesia.

Menurutnya, proses tata kelola birokrasi di Indonesia masih didominasi oleh kekuatan oligarki sehingga kerap mengabaikan aspek lingkungan. "Karena kontestasi politik mahal, praktiknya bermetamorfosis ke sana. Balas budinya dengan kontrak, perizinan, dan pengalihan tata ruang," kata Leonard.

Direktur Perkumpulan Hukum dan Masyarakat (HuMa) Dahniar Andriani menilai perlu ada keberanian dari Jokowi dan Prabowo dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup terus terjadi karena tak ada upaya berarti menyelesaikan persoalan tersebut di setiap rezim pemerintahan.

Justru, setiap pemerintahan memberikan kelonggaran terhadap investasi dan industri ekstraktif yang merusak lingkungan. Lebih lanjut, Dahniar menilai perlu adanya harmonisasi kebijakan peraturan perundangan yang tumpang tindih untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. "Saya menantang dia (Jokowi dan Prabowo) harus berani dan punya nyali," kata Dahniar.

 

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan