Soal Lahan Prabowo, Tim Jokowi: Calon Pejabat Harus Terbuka soal Aset
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menilai pertanyaan Jokowi tentang kepemilikan lahan Prabowo Subianto dalam Debat Capres putaran kedua bukanlah serangan terhadap personal. Prabowo sebagai calon pejabat publik sudah semestinya terbuka jika ditanya soal aset-asetnya.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, mengatakan pertanyaan Jokowi mengenai aset Prabowo wajar karena Prabowo calon pejabat publik. Serangan yang dinilai personal adalah serangan yang menyinggung soal keluarga atau hal pribadi lainnya. "Pejabat publik kalau urusan aset harus bersedia ditanya," kata Arsul, di Jakarta, Selasa (19/2).
Dia mencontohkan calon anggota legislatif saja juga kerap ditanyakan aset kepemilikannya. Meski demikian, TKN tidak ambil pusing apabila Badan Pemenangan Nasional Prabowo dan Sandiaga Uno mengadukan pernyataan Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Kami hormati hak dia, misal Pak Jokowi diundang memberi keterangan, nanti kami yang wakilkan," kata dia.
Arsul juga menganggap Jokowi tidak menuduh Prabowo memiliki 320 ribu hektare lahan melainkan hanya menguasai lahan tersebut. Skemanya berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang jamak digunakan untuk penguasaan lahan tambang hingga perkebunan. "Karena tidak ada hak milik untuk tanah ribuan hektare," kata dia.
(Baca: Jokowi Sentil Prabowo soal Kepemilikan Lahan Ratusan Ribu Hektare)
Bawaslu juga mengkaji dugaan serangan personal yang dilakukan petahana kepada Prabowo dalam Debat Capres putaran kedua. Pada segmen ketiga, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur seluas 220 ribu hektare dan di Kabupaten Aceh Tengah 120 ribu hektare.
