Restitusi Dipercepat, Penerimaan PPN Januari Tumbuh Negatif 9,2%
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Januari lalu mencapai Rp 29,3 triliun atau tumbuh negatif 9,2% dibandingkan periode sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan penerimaan PPN terjadi lantaran adanya kebijakan percepatan restitusi pajak.
"Restitusi ini menjelaskan kenapa PPN dibanding tahun lalu mengalami penurunan karena restitusi yang lebih cepat dan lebih banyak," kata dia saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (20/2).
Adapun penerimaan PPN tersebut mencapai 4,5% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 655,4 triliun. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan Januari 2018 yang mencapai 5,9% dari target.
Sementara berdasarkan jenis pajaknya, PPN dalam negeri mencapai Rp 14,99 triliun atau tumbuh negatif 19,5% dibandingkan periode sama tahun lalu. Sementara, PPN impor mencapai Rp 13,83 triliun atau tumbuh 6%, lebih lambat dibandingkan Januari 2018 yang tumbuh 24,9%.
Secara sektoral, percepatan restitusi berdampak pada penerimaan industri pengolahan yang mencapai Rp 16,77 triliun. Realisasi ini tumbuh negatif 16,2% dibandingkan periode sama tahun lalu.
Sri Mulyani mengatakan, percepatan restitusi merupakan salah satu fasilitas untuk membuat pengusaha nyaman. Adapun, percepatan tersebut diutamakan untuk wajib pajak yang memiliki reputasi baik. Oleh karena itu, permintaan restitusi PPN mengalami peningkatan. "Ini menunjukkan pelayanan lebih baik bagi dunia usaha," ujar dia.
(Baca: Jumlah Pemohon Restitusi Pajak Melonjak 264% Pada 2018)
Restitusi PPN hingga Januari 2019 mencapai Rp 16,4 triliun atau meningkat 40,66% dibandingkan Januari 2018 sebesar Rp 11,6 triliun. Pertumbuhan tersebut juga meningkat dibandingkan pertumbuhan Januari 2018 sebesar 14,10%.
