Pemerintah Genjot Penyaluran KUR Sektor Produksi hingga 60%
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produksi mencapai 60% atau sekitar Rp 84 triliun dari total penyaluran perbankan 2019 sebesar Rp 140 triliun. Target penyaluran KUR produksi tahun ini lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu yang hanya mencapai 46,8%.
Darmin menegaskan pemerintah memberikan prioritas penyaluran KUR untuk sektor produksi. "Kami terus berupaya meningkatkan realisasi KUR untuk sektor yang produktif dari tahun ke tahun," katanya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (27/7).
(Baca: 2019, Penyaluran KUR Peternakan dan Pertanian Ditargetkan Rp 28 T)
Menurutya, penyaluran KUR kepada sektor produksi diprioritaskan untuk mendorong pergerakan sektor mikroekonomi. Pada 2017, realisasi penyaluran KUR produksi telah mencapai 42,3%, sedikit lebih tinggi dari yang ditargetkan 40%. Namun, pada 2018 realisasinya hanya mencapai 46,8% dari yang ditargetkan 50%.
Sebelum sektor produksi diprioritaskan, realisasinya penyaluran KUR produksi hanya sekitar 25% dengan nominal penyaluran Rp 3 hingga Rp 5 triliun. Adapun 75% lainnya, lebih banyak disalurkan untuk sektor perdagangan.
Sementara untuk suku bunga, pada 2018 dan 2019 pemerintah mematok suku bunga tetap 7%. Dengan target plafon KUR Rp 140 triliun, menurutnya telah mempertimbangkan kemampuan subsidi bunga KUR yang sebesar Rp 11,9 triliun dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Darmin, target realisasi penyaluran KUR pemerintah yang lebih besar juga sempat dikeluhkan perbankan nasional. Sehingga, dia meminta supaya perbankan BUMN lebih kreatif untuk mencari sasaran kredit. "Mereka sudah mulai kesusahan untuk mencari KUR pada bagian produksi," ujarnya.
(Baca: BNI Bidik 1.500 Nasabah PNM untuk Salurkan KUR)
Karenanya, dia pun mengarahkan perbankan mencari pelaku usaha perdagangan yang mau berjualan produk pertanian dan produk peternakan melalui e-commerce. Ini bertujuan agar jangkauan KUR lebih meluas.
Sementara itu, pengusaha perikanan asal Ciamis bernama Endang mengaku sempat kesulitan untuk mendapatkan KUR dari perbankan nasional. Sebab, perbankan kerap meminta berbagai macam persyaratan sebagai jaminan.
Untuk kendala itu, Darmin meminta perbankan BUMN untuk melakukan inovasi pendataan dan pemberian kredit melalui kartu digital. Sehingga, masyarakat yang ingin mengajukan KUR tidak perlu melampirkan berkas persyaratan yang kompleks.
Sepanjang Agustus 2015 hingga Januari 2019, pemerintah sudah menyalurkan KUR sebesar Rp 342 triliun dengan jumlah debitur mencapai 14,19 juta orang. Pada periode yang sama, rasio kredit bermasalah (NPL) untuk KUR juga hanya 1,24% dengan outstanding sebesar Rp 126 triliun.
(Baca: Kredit Usaha Rakyat Rp 120 T di 2018, Porsi Sektor Produksi Baru 47%)
Tahun lalu, realisasi penyaluran KUR tercatat sebesar Rp 120 triliun. Sehingga, capaian 97,2% dari target yang sebesar Rp 123,801 triliun. Adapun rasio kredit macet terkendali 0,24%.
Berdasarkan wilayah, KUR masih paling banyak disalurkan di Pulau Jawa dengan porsi penyaluran 55%, diikuti dengan Sumatera 19,4%, dan Sulawesi 11,1%. Penyaluran KUR tertinggi dicapai oleh BRI sebesar Rp 80,18 triliun, Bank Mandiri Rp 17,58 triliun dan BNI Rp 15,99 triliun.
