Sri Mulyani Menilai Kebijakan Populis Tak Salah tapi Ada Tantangannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan yang menyenangkan masyarakat atau kebijakan populis tidak salah. Toh, pemimpin negara memang dipilih -- melalui Pemilihan Umum (Pemilu) -- untuk memenuhi harapan masyarakat.
"Jadi populism sebenarnya tidak salah karena pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat," kata dia dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019 di Jakarta, Kamis (28/2).
Adapun harapan masyarakat, seperti bahan makanan pokok yang murah dengan pemberian subsidi. Sementara bagi milenial, ketersediaan lapangan kerja.
(Baca: Menjawab Kritikan The Economist Soal Perekonomian Era Jokowi)
Menurut dia, pembuatan kebijakan populis tidak mudah. Tantangannya adalah kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kebijakan harus dipastikan bisa berkelanjutan (sustainable) dari segi penganggaran.
Ia pun menyinggung soal kebijakan populis yang ekstrem dilakukan pemerintah Venezuela. Negara penghasil minyak tersebut memberikan minyak sebesar-besarnya secara gratis hingga ke Karibia. Namun saat harga minyak jatuh, anggaran Venezuela mengalami kebangkrutan. "Program mereka tidak sustain," ujar Sri Mulyani.
