Pidato Politik AHY: Hukum Jangan Tajam ke Bawah tapi Tumpul ke Atas
Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya meminta presiden terpilih dalam Pilpres 2019 mampu menjamin keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh menjadi instrumen politik bagi pihak yang beroposisi.
AHY mengatakan, dirinya menangkap kegelisahan masyarakat terkait penegakan hukum yang terkesan tebang pilih. Masyarakat juga menilai hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. "Yang kuat menang, yang lemah kalah," kata AHY ketika membacakan pidato politiknya di Djakarta Theatre, Jakarta, Jumat (1/3) malam.
Menurut AHY, lawan berdebat seharusnya menjadi kawan dalam berpikir. Oposisi dalam berpolitik adalah koalisi dalam membangun bangsa. Karenanya, tidak boleh ada yang merasa takut berbicara. "Termasuk dalam menyampaikan kritik dan gagasannya," kata AHY.
Meski demikian, AHY menilai kebebasan berekspresi harus tetap sesuai aturan. Selain itu, kebebasan berekspresi harus sesuai etika dan norma dalam berdemokrasi.
AHY menilai kebebasan berekspresi tak boleh dimanfaatkan untuk menyebarkan fitnah dan hoaks. Hal tersebut pun tak boleh digunakan untuk ujaran kebencian atau pembunuhan karakter. "Kebebasan berekspresi harus tetap berada di dalam koridor hukum," kata AHY.
(Baca: AHY Rekomendasikan Presiden Terpilih Pacu Pertumbuhan Ekonomi 6%)
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno pernah menyampaikan hal yang sama dalam Debat Pilpres putaran pertama. “Hukum tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, hukum yang hadirkan kepastian sehingga bisa membuka peluang ekonomi dan bisa membuka peluang pekerjaan,” kata Sandiaga.
Ia mengatakan, banyak masyarakat mengeluhkan masalah hukum ini. Sandiaga lalu berjanji bahwa jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpilih dalam Pilpres mendatang, hukum akan ditegakkan. "Kita pastikan tidak ada korupsi lagi. Kita pastikan Indonesia jaya," ujar Sandi.
Sementara itu, calon presiden petahana Joko Widodo dalam Debat Pilpres putaran pertama memastikan hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu, contohnya dalam kasus korupsi. "Melalui perbaikan pemerintahan, penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sinergi dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian." ujar dia.
Jokowi bersama calon wapresnya yakni Ma'ruf Amin juga menyampaikan visi pemerintahan ke depannya dalam bidang hukum adalah Indonesia maju, optimisme, dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. Tidak hanya hak sipil dan politik, namun pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya akan jadi fokus."Akses ke lahan, pendidikan, layanan kesehatan modal, dan pembangunan," pungkasnya.
(Baca: Fokus Jokowi Penyelesaian HAM, Prabowo Singgung Penegakan Hukum
