Polemik Dwifungsi, Ombudsman Segera Keluarkan Kajian TNI di Sipil
Ombudsman Republik Indonesia akan mengeluarkan kajian terkait persoalan penempatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam jabatan sipil. Langkah itu untuk menyikapi polemik yang berkembang saat ini tentang kabar kembalinya dwifungsi TNI seperti yang pernah terjadi di era Orde Baru.
Anggota Ombudsman Ninik Rahayu mengatakan kajian dilakukam mengingat ada dorongan revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Dari aturan ini, prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, dan intelijen negara.
Kemudian, mereka juga bisa di badan sandi negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung (MA). Total ada 10 jabatan sipil yang dapat diduduki personel TNI. Namun akan ada tambahan 9 jabatan sipil lagi yang diusulkan.
(Baca: Peneliti LIPI: Belum Ada Kebutuhan Mendesak Revisi UU TNI)
Oleh sebab itu dalam waktu dekat, Ombudsman akan mengeluarkan penjelasan resmi. "Pertengahan atau akhir Maret akan keluar," kata Ninik usai konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (5/3).
Dia mengatakan saat ini Ombudsman akan mengundang pihak terkait seperti TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk berdiskusi. Selain itu para ahli juga disebutnya akan terlibat dalam kajian ini. Apabila semua informasi lengkap maka kajian resmi akan dikeluarkan. "Tunggu kami kumpulkan secara utuh dulu," katanya.
