Pelaku Industri Migas Sarankan Skema Gross Split Dievaluasi
Pemerintah menilai penerapan skema bagi hasil gross split dalam kontrak kerja sama minyak dan gas bumi (migas) sudah mampu membuat investasi hulu migas kembali bergairah. Namun, pelaku usaha merasa pemerintah masih perlu melakukan evaluasi terhadap skema ini.
Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal Husin meyatakan dukungannya terhadap skema gross split . Namun, dia menilai skema ini perlu dievaluasi lagi guna menarik kembali para investor supaya lebih berminat investasi di Indonesia.
"Kami dari Aspermigas mendukung adanya gross split, tapi mungkin perlu dievaluasi dan di fine-tune guna menarik kembali investor yang tadinya ragu," ujarnya saat dihubungi Katadata.co.id Jumat, (15/3). (Baca: Pelaku Industri Tolak Gross Split Jadi Skema Kontrak Tunggal RUU Migas)
Menurutnya yang dikhawatirkan investor lebih ke ketidakpastian investasi. Meski gross split memberikan keleluasaan bagi para pelaku usaha migas dan juga percepatan proses pengadaan barang dalam efisiensi, tapi di sisi lain ada faktor ketidakpastian didalamnya.
Dia menjelaskan pada saat volatilitas tinggi di sektor migas di dunia, para pemain besar migas akan melihat portofolio mereka dan fokus kepada lapangan-lapangan yang tidak hanya memberikan pendapatan yang tinggi. Investor tetapi juga negara yang memberikan lebih kepastian di dalam investasi para investor migas.
(Baca: Pemerintah Pastikan Insentif 10% untuk EOR dalam Skema Gross Split)
Ia juga mengatakan bahwa skema gross split bukan satu-satunya faktor bagi investor untuk masuk atau tidaknya sebuah investasi. Banyak juga faktor lain, misalkan diskresi menteri yang bisa menambah atau mengurangi split atau bagi hasil yang didapat kontraktor.
Lebih lanjut, Moshe menyarakan pemerintah seharusnya bisa memberikan opsi lain, selain skema gross split bagi investor. Sayangnya dia tidak merinci lebih jauh sperti apa skema yang ditawarkan. "Opsi selalu bagus bagi investor, karena mereka dapat memilih jenis kontrak yang sesuai dengan lapangan dan corporate policy mereka," ujarnya.
Sementara pemerintah merasa skema gross split menunjukkan kesuksesan. Investasi hulu migas kembali bergairah sejak pemerintah menerapkan skema bagi hasil gross split dalam lelang wilayah kerja migas dua tahun lalu.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), investasi hulu migas memang sempat mengalami stagnansi sepanjang tahun 2015 hingga 2016. Dalam periode tersebut tak ada satupun lelang blok migas yang ditawarkan pemerintah laku.
(Baca: Pemerintah Berencana Beri Keringanan Pajak Skema Gross Split)
Kondisi berbalik setelah diterapkannya skema gross split di tahun 2017 lelang blok migas yang ditawarkan semakin menarik bagi para investor. Ini terbukti dengan lima blok migas yang laku dalam hasil lelang 2017 dan sembilan blok migas pada 2018.
"Tercatat total wilayah kerja migas yang menggunakan gross split sebanyak 40 wk," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Rinciannya, sebanyak 14 kontrak blok migas hasil lelang, 21 blok migas terminasi yang masa kontraknya habis 2017-2023, dan 5 blok migas yang melakukan perubahan kontrak.
