Jokowi Minta Tak Ada Ego Sektoral Untuk Atasi Kemacetan Jabodetabek
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan integrasi transportasi wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) tak bisa ditunda lagi. Pemerintah akan mempercepat sistem jaringan transportasi antarwilayah tersebut.
Dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara pagi tadi, Jokowi menyebut dampak kerugian kemacetan sangat tinggi. “Angkanya Rp 65 triliun karena kemacetan setiap tahun, bahkan sampai Rp 100 triliun,” katanya, Jakarta, Selasa (19/3).
Ia meminta egosektoral, seperti antarkementerian dan antardaerah, bisa dihilangkan. Alasannya, kerugian akibat kemacetan yang besar sudah masuk dalam ranah kepentingan nasional.
(Baca: Euforia Menyambut MRT Jakarta)
Sistem transportasi perkotaan dan tata ruang, menurut dia, harus memiliki kesinambungan antarmoda transportasi. Misalnya, Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Rel Terpadu (LRT), Transjakarta, Kereta Rel Listrik (KRL), dan sarana serta prasana transportasi lain.
Yang penting pula, layanan transportasi harus memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. “Saya yakin (dengan cara ini) akan mengurangi kemacetan yang ada di Jabodetabek. Kami harap selesai MRT dan LRT, lanjut yang lain,” ujar Jokowi.
Penugasan untuk JK
Sebelumnya, Jokowi menugaskan Wakil Presiden M Jusuf Kalla (JK) untuk mengelola transportasi wilayah Jabodetabek untuk mengatasi kemacetan. Nantinya, JK akan memimpin koordinasi dan memecahkan masalah integrasi transportasi di wilayah itu.
