Total Impor dari Proyek Infrastruktur Tahun Lalu Capai US$ 6 Miliar
Bank Indonesia (BI) mengungkapkan nilai impor untuk proyek infrastruktur tahun lalu mencapai US$ 6 miliar atau sekitar Rp 85 triliun. Impor infratruktur ini menjadi salah satu penyumbang defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan (CAD).
"CAD tahun lalu yang membengkak karena harga komoditi bengkak, dan infrastruktur untuk Indonesia tumbuh ke depan," kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara Peluncuran Buku Laporan Perekonomian Indonesia 2018 di kantornya, Jakarta, Rabu (27/8).
Neraca transaksi berjalan mengalami defisit hingga US$ 31,1 miliar atau 2,98 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun lalu. Defisit ini nyaris mendekati batas aman 3 persen PDB. Mirza mengatakan CAD bisa berkurang menjadi US$ 25 miliar atau 2,5 persen dari PDB, jika tak ada impor infrastruktur.
(Baca: Defisit Transaksi Berjalan 2,98% PDB Tahun Lalu, Bagaimana Tahun Ini?)
Masalahnya, impor infrastruktur diperlukan untuk membangun Indonesia ke depan. Dia menilai impor terkait infrastruktur dapat mendorong pemerataan ekonomi di setiap daerah, sehingga bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 58 persen masih ditopang oleh Jawa. Sementara, Sumatera hanya menopang pertumbuhan ekonomi sebesar 21,58 persen, Kalimantan sebesar 8,20 persen, Sulawesi 6,22 persen, Bali dan Nusa Tenggara 3,05 persen, serta Maluku dan Papua 2,47 persen.
