Debat Keempat, Prabowo Bakal Janji Tak Kembalikan Dwifungsi TNI

Dimas Jarot Bayu
29 Maret 2019, 14:54
Paslon Capres 2
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Capres dan cawapres nomor dua Prabowo-Sandi mengahdiri acara kegiatan Aliansi Pengusaha Nasional dengan tema "Silaturahim 1.000 Pengusaha Nasional Lintas Sektoral untuk Indonesia Menang”. Ballroom Djakarta Theater Jl. M. H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat (21/3).

Calon presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto akan berjanji tak akan mengembalikan dwifungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) jika terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal itu bakal disampaikan Prabowo dalam debat keempat Pilpres 2019 yang akan digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengatakan, wacana dwifungsi bukanlah solusi dari masalah banyaknya perwira tinggi TNI yang saat ini tidak memiliki jabatan. Justru, Andre menilai dwifungsi TNI merupakan kemunduran terhadap demokrasi.

Pasalnya, aktivis reformasi meminta dwifungsi TNI (dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang identik dengan Orde Baru dihilangkan. "Kami ingin sampaikan bahwa Prabowo tidak akan melakukan dwifungsi TNI kembali," kata Andre di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (29/3).

Untuk menyelesaikan masalah banyaknya perwira tinggi TNI yang tak memiliki jabatan, Prabowo memiliki solusi lain. Hal tersebut dilakukan dengan memerintahkan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI untuk mengembangkan struktur keprajuritan. 

(Baca: Polemik Dwifungsi, Ombudsman Segera Keluarkan Kajian TNI di Sipil)

Pemerintah, lanjut Andre, akan menyiapkan anggaran untuk mengembangkan struktur TNI tersebut. "Lalu disiapkan dana agar mereka bisa memperbanyak latihan, lalu membeli alutsista, logistik, serta peluru, karena TNI itu tugasnya adalah alat pertahanan," kata Andre.

Lebih lanjut, Prabowo bakal menyampaikan komitmennya untuk tegas menyelesaikan kasus penyerangan di Nduga, Papua. Andre menilai pemerintahan Joko Widodo selama ini terkesan ragu dalam mengatasi persoalan tersebut.

Alasannya Jokowi masih juga menggunakan istilah kelompok kriminal untuk menyebut para pelaku penyerangan di Nduga. Alhasil, pendekatan yang dilakukan pemerintah masih bersifat persuasif.

Halaman:
Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Pingit Aria
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...