Panitia Pemilu dari KBRI Dicurigai Tak Netral, KPU: Lapor dengan Bukti
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pihak-pihak yang mencurigai Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) dari Kedutaan dan Konsulat tak netral agar segera melapor dengan bukti. Dengan begitu, KPU bisa menindaklanjuti hal tersebut.
Komisioner KPU Hasyim Asyari menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan. "Nanti akan kami periksa apakah betul terbukti sebagaimana yang dituduhkan," kata dia di Hotel Ashley, Jakarta, Jumat (5/4).
(Baca: Ragukan Netralitas Camat, Tim Prabowo Usul Kotak Suara di Koramil)
Ia pun menjelaskan, tidak ada larangan bagi anggota Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) menjadi PPLN. Dengan catatan, orang tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pernyataan Hasyim ini merespons ucapan calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Gerindra Basri Kinas Mappaseng. Sebelumnya, Basri mempersoalkan perekrutan PPLN dari KBRI dan KJRI di Malaysia.
Dia beranggapan bahwa anggota PPLN yang berasal dari KBRI dan KJRI tidak netral. Sebab, mereka merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).
(Baca: Caleg Gerindra Persoalkan Panitia Pemilu di Malaysia)
Basri khawatir jika PPLN di Malaysia yang berasal dari KBRI dan KJRI dimanfaatkan untuk memenangkan caleg tertentu. Pasalnya, anak Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana, Davin Kirana juga ikut dalam Pemilu 2019.
Davin menjadi caleg dari Partai Nasdem di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II. Dapil tersebut meliputi Kota Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri.
"Ini enggak menuduh. Ini cuma curhatan, agar teman-teman Bawaslu bisa melihat secara jernih persoalan ini," kata dia.
(Baca: PPATK Bongkar Modus Baru Politik Uang: Ambil Dana Jauh Sebelum Pemilu)
Basri lantas mempertanyakan mengapa KPU tak merekrut WNI di Malaysia yang tidak bekerja di KBRI atau KJRI. Padahal, jumlah mereka di Malaysia cukup banyak. Basri menyebut jumlah WNI di Malaysia saat ini sekitar 1,1 juta jiwa.
"Kami keberatan. Banyak orang Indonesia di sana, banyak dosen, banyak pedagang," kata dia.
