Lawan Diskriminasi Sawit Uni Eropa, Menko Perekonomian Pimpin Delegasi

Rizky Alika
8 April 2019, 17:25
Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) memberikan keterangan disaksikan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir (tengah) dan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan (kiri) dalam konferensi pers mengenai diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit di Jakarta,
ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY
Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) memberikan keterangan disaksikan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir (tengah) dan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan (kiri) dalam konferensi pers mengenai diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit di Jakarta, Rabu (20/3/2019). Pemerintah Indonesia menyatakan akan melawan tindakan diskriminasi Uni Eropa yang akan mengklasifikasikan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oils/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tengah memimpin Delegasi Republik Indonesia (DELRI) untuk melawan diskriminasi sawit oleh Uni Eropa (UE) di Brussels, Belgia pada 8-9 April 2019. Kunjungan tersebut dalam rangka misi bersama (joint mission) negara-negara produsen sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

Darmin mengungkapkan, tujuan utama joint mission ini untuk menyampaikan kekecewaan dan melawan Delegated Act yang telah diadopsi oleh Komisi Eropa pada 13 Maret lalu. "Selama dua hari kunjungan, delegasi akan bertemu dengan Komisi, Parlemen dan Dewan Eropa serta berbagai stakeholder yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di pasar UE," ujar Darmin dalam siaran pers yang diterima Senin (8/4).

Kunjungan DELRI yang dipimpin oleh Darmin merupakan respons atas kebijakan diskriminatif UE yang mengklasifikasikan kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi atau Indirect Land Use Change (ILUC). Kini, kebijakan tersebut telah diadopsi dalam regulasi turunan (Delegated Act) dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II).

(Baca: Di Tengah Isu Diskriminasi Sawit, Ekspor CPO ke Eropa Masih Naik 27 %)

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan sepuluh poin sikap atas langkah diskriminatif UE terhadap komoditas kelapa sawit. Kemudian bersama kementerian/lembaga terkait, pemerintah telah menggandeng dunia usaha asal UE melalui pertemuan dengan International Chamber of Commerce & European Union MNCs di Kementerian Luar Negeri pada 20 Maret lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Darmin menegaskan hubungan baik antara Indonesia dan UE yang sudah terjalin sejak lama, terutama dalam bidang ekonomi. Ia menilai seharusnya hubungan tersebut tetap dibina dengan baik.

Sebagai informasi, anggota DELRI yang turut serta dalam lawatan ini antara lain Staf Khusus Kementerian Luar Negeri RI Peter F. Gontha, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati, dan perwakilan-perwakilan asosiasi kelapa sawit nasional.

Adapun delegasi Malaysia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Industri Utama (MPI) Malaysia Dato’ Dr. Tan Yew Chong. Sementara, Duta Besar Kolombia di Brussel Felipe Garcia Echeverri memimpin delegasi Kolombia.

(Baca: Indonesia Tolak Keputusan Uni-Eropa Terkait Aturan Anti-Sawit)

Reporter: Rizky Alika
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...