Mendagri Perintahkan Daerah Tangkal Serangan Fajar Pilpres 2019
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya telah memerintahkan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di berbagai daerah untuk melakukan pengawasan pada malam menjelang Pemilu 2019. Langkah ini untuk mencegah politik uang lewat serangan fajar.
Kesbangpol akan mengawasi hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Wilayah (RW). "Menempatkan Siskamling dengan Satpol PP awasi RT/RW,” kata dia di kantor Kementerian Dalam Negari (Kemendagri), Kamis (11/4).
Ia menerangkan, posisi Kementeriannya dan Dinas Kesbangpol adalah membantu dalam memaksimalkan pengawasan Pemilu 2019. Pengawas utama tetap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain serangan fajar, fokus pengawasan adalah pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
(Baca: Pimpinan KPU Diminta Tolak Tawaran Jabatan dari Capres )
Dari internal, Kemendagri menurunkan 200 pegawai untuk menjadi pemantau Pemilu di daerah. Tugasnya antara lain memberikan bantuan operasional seperti kendaraan dan peralatan. Langkah ini juga dilakukan instansinya pada Pemilu 2014.
Para pemantau akan bertugas selama empat hari yaitu dari 15 April hingga 19 April. Tjahjo mengatakan bantuan diutamakan untuk daerah seperti Papua. "Yang secara geografis rawan," kata dia.
(Baca: Selisih Suara Pilpres Tipis, Mantan TNI Prediksikan Potensi Konflik)
Pada Maret lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah telah mengerahkan 593.812 personel TNI dan Polri untuk mengamankan Pemilu 2019. Pengamanan termasuk untuk masa kampanye terbuka.
"Hampir sebagian personel kami dikerahkan untuk itu," kata Wiranto Maret lalu. Ribuan personel tersebut telah disebar ke berbagai wilayah Indonesia.
