'Drama' Demokrat di Kubu Prabowo-Sandi Jelang Pencoblosan Suara
Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bereaksi atas pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat debat kelima. Prabowo dianggap menyindir Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memaparkan kesalahan pemimpin terdahulu dalam membuat kebijakan ekonomi Indonesia yang salah arah.
AHY meminta pemimpin Indonesia terdahulu wajib diapresiasi oleh siapapun. "Yang jelas bagi saya, setiap yang dilakukan generasi dahulu wajib diapresiasi segala yang baik, apalagi kalau itu memang terasa oleh rakyat kita," kata AHY di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu malam.
(Baca: Prabowo Sindir SBY, Kader Demokrat Tinggalkan Arena Debat)
Dalam debat, Prabowo menyebut kebijakan ekonomi Indonesia salah arah menyebabkan deindustrialisasi. Prabowo menyebut itu bukan karena kesalahan Jokowi, namun karena kesalahan presiden-presiden sebelumnya.
"Saya terus terang saya tidak menyalahkan pak Jokowi. Ini masalah kesalahan kita sebagai bangsa dan sudah berjalan belasan hingga puluhan tahun lalu. Ini kesalahan besar presiden-presiden sebelum bapak," kata Prabowo dalam Grand Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4).
AHY mengharapkan semua pihak di Indonesia melihat secara objektif soal capaian dari para pemimpin bangsa terdahulu. Karena menurutnya setiap generasi kepemimpinan pasti telah melakukan berbagai capaian di berbagai bidang baik ekonomi, politik, keamanan kesejahteraan rakyat dan sebagainya.
(Baca: Jika Demokrat Menang, AHY Janji Lanjutkan Program Populis SBY)
"Tapi tentu karena masa kepemimpinan yang dibatasi UU, ada hal yang belum tuntas dan sempurna itulah tugas pemimpin selanjutnya untuk memperbaiki. Artinya yang sebaiknya kita inginkan para pemimpin terus menghargai para pendahulu dengan semangat menjadi lebih baik dari pendahulunya," kata AHY.
Demokrat Tidak Keluar Koalisi
Pernyataan Prabowo tersebut membuat beberapa kader Demokrat memberikan respons negatif. Salah satu kader bernama Ardy Mbalembout tampak marah dan mengajak Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) hengkang dari koalisi Prabowo -Sandiaga Uno.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mencuit dengan pertanyaan kepada Prabowo. Dia mempertanyakan mengapa seolah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diserang ketika berdebat dengan Jokowi. "Pak Prabowo sebenarnya sedang berdebat dengan siapa ? Kenapa justru pak SBY yang diserang," cuit Rachland.
(Baca: Indopolling Prediksi Hanya Enam Parpol Lolos ke Parlemen)
AHY sendiri menegaskan sikap Demokrat tetap mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan tidak keluar dari Koalisi Adil Makmur. Keputusan tersebut karena Pemilu yang hanya tinggal beberapa hari lagi.
"Kami solid dan kami hadir di sini bisa memberikan dukungan bagi Pilpres tapi kami juga punya tugas dan mandat untuk memenangkan partai Demokrat dalam pemilihan legislatif," kata AHY mengakhiri.
Hubungan Demokrat dengan kubu Koalisi Prabowo-Sandiaga kerap turun naik dan diselingi drama. Sebelum peristiwa di debat kelima ini, SBY juga melontarkan kritik atas model kampanye akbar Prabowo-Sandi di Gelora Bung Karno pada Minggu (7/4). AHY pun tidak hadir dalam kampanye akbar tersebut.
(Baca: SBY Siap Hidupkan Mesin Partai Demokrat untuk Menangkan Prabowo)
SBY menyampaikan surat kepada tiga petinggi Demokrat, dari Singapura tertanggal 6 April 2019.
"Saya menerima berita dari tanah air tentang set up, run down dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," kata SBY dalam suratnya.
Sebelum SBY mengkritik kampanye akbar tersebut, hubungan Demokrat dengan kubu Prabowo sempat terganggu dengan pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengenai pembagian menteri.
Bila Prabowo menang Pilpres, Hashim menyatakan kursi menteri disediakan untuk partai pendukung yakni Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapatkan tujuh kursi menteri. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat enam kursi menteri. "Partai lain saya kira masih diskusi," kata Hashim hari Senin (1/4) lalu.
