Bantah Kubu Prabowo, KPU: Hanya 1,25% dari 17,5 Juta DPT Bermasalah
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklarifikasi tudingan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait data 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah. Menurut KPU, hanya 1,25% dari jumlah DPT yang disampaikan BPN benar bermasalah.
Sisanya, sebanyak 98,75% dari 17,5 juta DPT valid. Hal ini diketahui KPU berdasarkan verifikasi faktual menggunakan 1.604 sampel pemilih yang telah diundi bersama perwakilan BPN dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Komisioner KPU Viryan Aziz merinci, sebanyak 87,59% dari 17,5 juta DPT itu orangnya ada dan datanya benar. Sebanyak 6,55% dari 17,5 DPT itu orangnya ada, namun ada kekeliruan data.
Kemudian, 4,61% dari 17,5 juta DPT itu orangnya ada. Hanya, data kependudukan mereka belum dicetak atau hilang. Menurut Viryan, pemilih dalam kategori ini nantinya akan menggunakan surat keterangan (suket) dalam Pemilu 2019.
(Baca: Rudiantara: Ada 7 Konten Kampanye di Media Sosial Selama Masa Tenang)
Selain itu, sebanyak 1% dari 17,5 DPT itu orangnya ditemukan, namun mereka tidak memenuhi syarat karena sebagian telah meninggal dunia atau berusia di bawah 17 tahun. "Kemudian 0,25% tidak ada orangnya dan data tidak memenuhi syarat," kata Viryan di kantornya, Jakarta, Senin (15/4).
Menurut Viryan, pemilih yang datanya keliru sudah diperbaiki oleh KPU. Sementara, sebanyak 1,25% dari 17,5 juta DPT yang tidak ada orangnya maupun tak memenuhi syarat telah dicoret.
Selain itu, KPU mengklarifikasi tudingan yang menyebut data pemilih tidak wajar sebanyak 325.257 orang lantaran usianya di atas 90 tahun atau di bawah 17 tahun. Menurut Viryan, sebagian dari mereka orangnya ada dan datanya benar.
Hanya, Viryan mengakui ada beberapa dari mereka yang orangnya ada namun datanya keliru. Hal tersebut, lanjutnya, telah diperbaiki. "KPU juga telah melakukan pencoretan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat," kata Viryan.
