Diskriminasi Sawit, Pemerintah Siapkan Konsultan Hukum untuk Gugat UE
Pemerintah sedang melakukan penilaian terhadap lima kantor konsultan hukum internasional sebagai persiapan menggugat Uni-Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Gugatan ini akan dilayangkan jika aturan anti-sawit Uni Eropa terbit 15 Mei 2019 mendatang.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyatakan pemerintah dan pengusaha berkomitmen untuk membela produk ekspor andalan Indonesia ini. "Kami akan melaporkan langkah untuk gugatan ke WTO, baik pemerintah maupun swasta," kata Oke di Jakarta, Kamis (18/4).
Kendati demikian, Oke tak menyebutkan secara detail kantor konsultan hukum apa saja yang sedang dalam proses penilaian. Namun, dia mengatakan Mayer Brown LLP dan Sidley Austin LLP termasuk dalam daftar konsultan hukum yang sedang dalam penilaian pemerintah.
Oke menambahkan, setelah kantor konsultan hukum terpilih, pihaknya akan melakukan konsultasi terkait substansi apa yang bertentangan dalam artikel di WTO. "Mereka lebih tahu dalam bagian apa yang bisa kita gugat," ujarnya.
(Baca: Gabungan Pengusaha Dukung Pemerintah Lawan Diskriminasi Sawit ke WTO)
Meski gugatan pemerintah kepada Uni-Eropa bakal berjalan paralel dengan pihak swasta, tetapi tempat pengaduannya berbeda. Perusahaan swasta bakal mengajukan gugatan kepada Pengadilan Uni-Eropa, bukan kepada WTO.
