Formula Harga Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Terbit Bulan Ini
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan aturan mengenai harga rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kemungkinan diterbitkan bulan ini. Regulasi ini akan masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pembebasan pajak.
Direktur Jenderal Pembiyaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto menjelaskan saat ini regulasi tersebut telah diproses untuk ditandatangani oleh Menteri Keuangan. "Nanti saja dilihat formulanya, harganya tetap terjangkau. Rencananya April ini keluar," ujar dia, saat ditemui di Gedung Pewayangan, Jakarta, Senin (22/4).
(Baca: Kementerian PUPR Siapkan Rumah Bersubsidi untuk Milenial)
Pada tahun lalu realisasi rumah MBR yang telah terbangun yaitu 785.641 unit atau 78,5% dari total realisasi program satu juta rumah. Kontribusi Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan berhasil membangun sebanyak 217,064 unit rumah.
Jumlah ini terdiri dari 11,655 unit rumah susun (rusun), 4,525 unit rumah khusus dan rumah swadaya sejumlah 200.884 unit.
(Baca: Sejak 2016, Pemerintah Bangun Infrastruktur Senilai Rp 320 Triliun)
Adapun pemerintah daerah (Pemda) tercatat berkontribusi terhadap pembangunan 111,821 unit rumah MBR yang terdiri dari pembangunan rusun sebanyak 9.430 unit, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pembangunan Baru (BSPS PB) sebanyak 6.937 unit, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Peningkatan Kualitas (BSPS PK) sebanyak 95.454 unit.
Sementara untuk jenis rumah MBR yang dibangun oleh pengembang tercatat sebanyak 447.364 unit, CSR 458 unit, dan masyarakat sebanyak 8.934 unit. Untuk rumah non-MBR sebanyak 290,656 unit dibangun oleh pengembang dan 56,324 unit dibangun masyarakat.
(Baca: Alokasi Anggaran Penyediaan Rumah Kementerian PUPR Turun 21%)
