Perludem Identifikasi Lima Masalah Pemilu 2019
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menginventarisir lima masalah yang terjadi pada Pemilu 2019. Beberapa masalah menyebar mulai dari beredarnya kabar bohong (hoax) hingga beratnya pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dalam waktu yang bersamaan.
Direktur Perludem Titi Anggraini mengatakan hoax yang melanda bukan saja ditujukan pada penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun juga kepada keseluruhan proses penyelenggaraan dan peserta Pemilu 2019. Ia mengatakan hal ini erat kaitannya dengan literasi digital para pemilih yang harus diperbaiki. "Pendidikan pemilih harus menyasar literasi digital," kata Titi kepada Katadata di Jakarta, Rabu (24/4).
Kedua, Pemilu 2019 yang kompleks dan berat serta membebani penyelenggara, peserta, hingga pemilih. Beratnya pelaksanaan Pemilu 2019 menurut Titi tak lain adalah karena pelaksanaannya dilakukan secara serentak dalam satu hari, yakni 17 April lalu.
(Baca: Wiranto Bantah Tuduhan Konspirasi Pemerintah dalam Pilpres 2019)
Oleh sebab itu ia meminta pemilihan ke depannya dibagi dua, yakni nasional seperti Pilpres, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kotamadya dapat dilangsungkan bersamaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Dengan rentang waktu pemilihan tingkat nasional dan daerah 2,5 tahun," kata dia.
Ketiga, atensi masyarakat yang lebih terfokus kepada Pilpres ketimbang Pileg dikatakan Titi membuat potensi kecurangan di pemilihan anggota legislatif tidak terawasi dengan baik laiknya Pilpres. Padahal legislatif merupakan lembaga yang tak kalah penting.
(Baca: Kadin Ajak Pengusaha Jaga Iklim Bisnis Pasca-Pemilu)
Keempat, terkait dengan tata kelola dan distribusi logistik penunjang pemilu. Ini erat kaitannya dengan masih adanya kendala logistik yang terjadi saat Pemilu 2019 seperti ketiadaan surat suara bagi pemilih yang berpindah.
Terakhir, problem terkait pemenuhan hak pilih masyarakat yang ditunjukkan dengan terjadinya kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang penetapannya membuat bingung banyak pihak lantaran informasi yang simpang siur. "Lalu soal penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik masyarakat tak dapat informasi tak utuh," katanya.
Selain Perludem, Badan Pengawas Pemilu juga mengidentifikasi permasalahan saat pelaksanaan Pemilu 2019. Anggota Bawaslu M. Afifuddin mengatakan berdasarkan pantauannya, masalah seperti logistik memang sempat terjadi saat hari pelaksanaan Pemilu 2019.
Meski ada kritikan, M. Afifuddin menyebut secara umum Pemilu 2019 berjalan dengan baik. Bahkan untuk mencari solusi masalah, seperti salah input data penghitungan suara, Bawaslu juga menyurati KPU untuk melibatkan verifikator sebelum data benar-benar diinput. "Ini 48 kali memang jangan dibandingkan (jumlah) input, tapi bisa memicu kebisingan," kata dia.
(Baca: Polisi Usut Puluhan Kotak Suara Terbakar di Sumatera Barat)
