Dinilai Terlalu Rumit, Pengamat Minta Desain Pemilu Diubah
Pendiri Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai desain Pemilu 2019 perlu diubah. Desain Pemilu serentak yang menggabungkan Pilpres dan Pileg di tingkat DPR, DPRD tingkat I, DPRD tingkat II, dan DPD menimbulkan kesulitan teknis.
Berdasarkan catatan KPU hingga Rabu (24/4), petugas Kelompok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dan sakit mencapai 1027 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 144 orang meninggal dunia dan 883 orang lainnya sakit.
"Pemilu 2019 ini termasuk salah satu Pemilu yang banyak catatan kekurangan," kata Salang di kantornya, Jakarta, Kamis (25/4).
(Baca: Kisah Para Pahlawan Pemilu yang Kelelahan hingga Meninggal)
Selain itu, Salang juga menilai desain Pemilu 2019 membuat partai politik perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar karena harus menyediakan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) seluruh Indonesia. Dengan jumlah TPS sebanyak 813.350, ia memperkirakan biaya yang dikeluarkan partai politik untuk menyediakan saksi mencapai Rp 160 miliar.
"Besaran biaya yang harus dikeluarkan ini membuat partai politik masuk perangkap korupsi," kata Salang.
Salang pun memberikan opsi alternatif dengan melaksanakan Pemilu secara berurutan dalam satu waktu seperti menyelenggarakan Pilpres terlebih dahulu kemudian dilanjutkan Pileg, atau sebaliknya. "Kita harus evaluasi ulang, apa betul kita harus Pemilu Serentak," kata dia.
Pendapat berbeda dilontarkan oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jerry Sumampouw. Ia menilai Pemilu 2019 sudah cukup baik. Pasalnya, Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serentak telah mampu meningkatkan partisipasi pemilih.Pemilu 2019 juga dinilainya menghemat anggaran negara.
