Kemenperin Dorong Pelaku Usaha IKM Tingkatkan Kualitas Kemasan Produk
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk semakin meningkatkan kualitas kemasan produknya agar mampu bersaing di pasar global. Demi peningkatan kualitas kemasan tersebut, Kemenperin menyorot perlunya penerapan standar produk khususnya dalam pengemasan dan merek.
Dalam keterangan resmi Kemenperin, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih menekankan pentingnya kemasan, yang tak hanya sebagai wadah produk, namun juga memiliki fungsi proteksi terhadap produk yang dikemas.
"Kemasan dapat juga berfungsi sebagai sarana promosi serta informasi dari produk tersebut sehingga akan meningkatkan citra, daya jual dan daya saing produk,” ujar Gati di Jakarta, Sabtu (27/4).
Gati menyampaikan, sejak tahun 2003, direktorat yang ia pimpin telah membentuk Klinik Pengembangan Desain Kemasan dan Merek yang bertujuan memfasilitasi pelaku IKM meningkatkan mutu kemasan produk. Unit pelayanan publik ini memberikan bimbingan dan konsultasi pengembangan desain kemasan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan nilai jualnya.
Ia merinci bahwa hingga 2018 melalui Ditjen IKMA, Kemenperin telah memfasilitasi sebanyak 7.565 desain kemasan, 8.110 desain merek dan bantuan dalam bentuk kemasan cetak yang diberikan kepada 411 IKM.
(Baca: Bekraf Minta Kenaikan Anggaran di Tahun 2020)
Gati menambahkan, pasar modern di Indonesia telah menerapkan standar pengemasan. Apalagi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok yang merupakan tujuan utama ekspor produk-produk manufaktur Indonesia.
“Oleh karena itu, penerapan standar produk pangan misalnya, sangat diperlukan. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, sampai dengan pengemasan produk dan labeling harus dapat dipenuhi oleh para pelaku industri tersebut,” tegasnya.
Pentingnya Pendampingan untuk IKM
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada pembukaan Pameran Inacraft 2019 di Jakarta, Rabu (24/4) menekankan dua upaya penting yang dibutuhkan pelaku IKM untuk menggenjot daya saing produk dan peluasan pasar ekspornya, yakni melalui program pendampingan mengenai desain dan akses pendanaan. Kesimpulan ini ia dapatkan melalui hasil diskusi dengan para pelaku IKM
Menurutnya, salah satu kebijakan strategis yang bisa dijalankan adalah penguatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). “Selain memfasilitasi pembiayaan bagi pelaku IKM yang ingin melakukan ekspor, lembaga tersebut diyakini mampu berperan untuk pengembangan IKM dalam jangka panjang,” tuturnya.
Kemenperin menargetkan ekspor produk kerajinan Indonesia dapat meningkat hingga 9% pada tahun 2019. Sepanjang 2018, pengapalan produk handycraft nasional mencapai US$ 1,2 miliar ke 50 negara atau naik empat kali lipat dibandingkan tahun 1999 sekitar US$ 300 juta ke 20 negara. Negara tujuan utama ekspor, antara lain Amerika Serikat, Jepang, Belanda dan Inggris.
(Baca: Kemenperin Bidik Ekspor Produk Kerajinan Naik 9% Tahun Ini)
Industri kerajinan menurutnya adalah salah satu sektor industri kreatif yang mampu memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Industri kerajinan yang didominasi oleh pelaku IKM ini dinilai terus berkembang, sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak dan dapat memberikan pemberdayaan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia.
Airlangga optimistis, industri kerajinan mampu menjadi ujung tombak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini ditopang melalui jumlah IKM kerajinan yang mencapai 700 ribu unit usaha dan menyerap tenaga kerja langsung lebih dari 1,3 juta orang.
