Pemindahan Ibu Kota, BKPM: Bisa Gairahkan Investasi Skala Besar
Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, rencana pemindahan ibu kota dapat menggairahkan investasi di wilayah baru. Bahkan, ia memperkirakan investasi yang masuk tidak bernilai kecil.
Pemerintah telah memperhitungkan biaya pemindahan ibu kota sebesar Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar. Biaya tersebut juga dapat digunakan sebagai pembangunan infrastruktur sehingga dapat menjadi daya tarik bagi investor. "Perpindahan ibu kota berpotensi jadi stimulan investasi dalam skala besar," kata dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (30/4).
Karena itu, ia menyambut baik upaya pemindahan ibu kota. Namun, Thomas berharap pemindahan ibu kota bisa dilakukan dengan mengikuti abad ke-21 dan revolusi industri 4.0. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas secara maksimal.
(Baca: Jokowi Akan Konsultasikan Tiga Calon Ibu Kota Baru kepada DPR)
Ia mencontohkan, angkutan kargo dapat memanfaatkan teknologi drone seperti di kota besar di negara lainnya. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan kendaraan berbasis listrik. "Jadi harapan saya langsung membangun infrastruktur berbasis abad 21," ujarnya.
Rencana perpindahan ibu kota dibahas dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin (29/4). Dalam rapat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut terdapat setidaknya 10 syarat bagi suatu daerah menjadi ibu kota pemerintahan Indonesia.
(Baca: Bappenas: Proses Pemindahan Ibu Kota Butuh Waktu 5-10 Tahun )
JK menjelaskan syarat-syarat tersebut antara lain letaknya harus strategis berada di tengah Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam dan terdapat sedikitnya 60 ribu hektare lahan kosong. "Belum diputuskan. Ini butuh riset yang betul dan pemilihan yang betul dan adil," kata dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, wacana pemindahan ibu kota muncul kembali karena kondisi Jakarta yang semakin macet dan rawan banjir. "Kalau kita lihat, banjir besar setiap musim hujan sangat ekstrim, menjadi ancaman di Jakarta," katanya kemarin.
Jokowi menjelaskan banjir menjadi isu lama yang menjadi permasalahan di Jakarta. Di sisi lain, saat musim kemarau pun cadangan air bersih di ibukota hanya mencapai 20% dari kebutuhan masyarakat karena pencemaran terjadi secara umum di sungai-sungai utama di Jakarta.
(Baca: Rencana Belum Matang, Menkeu Belum Hitung Anggaran Pindah Ibu Kota)
Jokowi menambahkan kemacetan kronis juga menjadi titik kendala utama di Jakarta. Apalagi, jumlah penduduk semakin membludak di Pulau Jawa yang mencapai 57% dari total penduduk. Sedangkan populasi di Sumatera hanya sebesar 21%, Kalimantan 6%, Sulawesi 7%, dan Papua-Maluku cuma 3%.
Wacana pemindahan ibu kota mengemuka sejak masa Presiden Sukarno. Sehingga Jokowi menilai pembahasan pemindahan ibu kota harus melalui pemikiran jangka panjang. Keputusan dan solusinya akan melalui proses pertimbangan yang matang. "Kami harap gagasan pemindahan ibu kota jadi sebuah cara untuk mengaktifkan pengelolaan negara," kata Jokowi.
(Baca: Rencana Pindah Ibu Kota, Jusuf Kalla Impikan Jakarta Seperti New York)
