LSM Desak Pemerintah Cabut Moratorium Tenaga Kerja
Direktur LSM Padma Indonesia Gabriel Gowa mendesak segera dicabutnya moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah. Sebab, keberadaan moratorium ia nilai menyebabkan praktik pengiriman tenaga kerja migran ilegal serta perdagangan manusia atau trafficking meningkat.
"Justru dengan adanya moratorium ini, praktik-praktik unprocedural semakin subur dan juga rentan human trafficking," kata Gabriel dalam acara diskusi bertema "Berantas Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Luar Negeri" di Jakarta, Senin.
Mengutip Antara, Pemerintah Indonesia juga ia nilai lamban dalam menata pengiriman PMI ke luar negeri selama pemberlakuan moratorium. Ia berpendapat pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Timteng, penting agar pangsa pasar tenaga kerja untuk Indonesia tidak direbut sejumlah negara lain.
Menurut dia, selama pemerintah menerapkan moratorium ini, negara-negara seperti Filipina dan India mendominasi pengiriman tenaga kerja mereka ke Timteng. "Jangan sampai kita kehilangan bursa kerja internasional karena direbut oleh negara seperti Filipina, India. Kalau kita tidak kirim (PMI) ke Timteng, kita yang rugi," katanya.
Ia menambahkan, bila moratorium dicabut, pemerintah juga mesti menata pengiriman kualitas PMI agar pekerja Indonesia bisa bersaing dengan tenaga-tenaga kerja asing dari berbagai negara.
Tenaga kerja Indonesia yang dikirim menurutnya harus tenaga kerja yang profesional dan memiliki kompetensi untuk mengimbangi tenaga kerja dari negara lain yang menguasai IT (teknologi informasi), perhotelan dan pariwisata.
(Baca: Jokowi Janji Lindungi TKI di Luar Negeri)
