Jokowi Bisa Putuskan Biaya Pemindahan Ibu Kota Tanpa APBN
Pemerintah meyakinkan pendanaan untuk pemindahan ibu kota tidak akan banyak bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah akan menggunakan skema-skema pendanaan yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun badan swasta.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, pendanaan dari APBN akan diupayakan seminimal mungkin. “Bahkan, kalau bisa nol persen dari APBN, itu memungkinkan juga kalau Pak Presiden memberikan arahan,” ujar dia dalam diskusi yang digelar Populi Center dan Smart FM, di Jakarta, Sabtu (4/5).
Adapun estimasi kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota berkisar Rp 400-500 triliun. Rencana sejauh ini, ada pendanaan dari APBN tapi bersifat multiyears, sehingga tidak langsung dalam satu tahun anggaran. Jika diputuskan porsi pendanaan dari APBN sebesar 20%, maka total anggaran multiyears hanya sekitar Rp 100 triliun.
(Baca: Bappenas: Proses Pemindahan Ibu Kota Butuh Waktu 5-10 Tahun )
Sebelumnya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan, pihaknya menyiapkan dua opsi pemindahan ibu kota yang akan berdampak pada besaran biaya yang dibutuhkan. Opsi pertama, pemindahan ibu kota dengan banyaknya penduduk yang pindah sebanyak 1,5 juta orang.
Penduduk yang akan pindah itu terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota parlemen, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY), serta Polisi Republik (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setidaknya, satu keluarga beranggotakan empat orang.
(Baca: Ibu Kota Baru Butuh 40 Ribu Hektare, Pemerintah Pakai Tanah Negara)
Bila opsi itu yang dipilih pemerintah, maka kebutuhan lahannya mencapai 40 ribu hektare. Biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp 466 triliun atau sekitar US$ 33 miliar. Biaya itu untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan, kegiatan ekonomi, transportasi, pemukiman, serta ruang terbuka hijau.
Opsi kedua, membatasi penduduk yang pindah menjadi hanya 184 ribu orang, atau 870 ribu orang bila dihitung dengan keluarga. Bila pemerintah memilih opsi ini, maka kebutuhan lahan 30 ribu hektare, dan pendanaan diperkirakan Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar.
