Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan. Tujuannya untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat bisa merata.
Infrastruktur yang telah dibangun pada periode 2015-2019 untuk mendukung ketahanan air dan pangan, konektivitas, penyediaan air bersih hingga Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
"Tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi perkotaan, tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan pers, Rabu (8/5).
(Baca: Perpindahan Ibu Kota, Jokowi Sebut Luas Gunung Mas Paling Cocok)
Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Bendungan Teritip. Bendungan yang dikerjakan mulai 2014 hingga 2016 tersebut memiliki manfaat untuk menambah pasokan air bersih bagi masyarakat Kota Balikpapan sebesar 250 liter per detik.
Bendungan Teritip memiliki luas genangan 94,80 hektar dengan kapasitas 2,43 juta meter kubik dengan urugan tanah setinggi 10,5 meter dan panjang 650 meter serta bangunan pelimpah sepanjang 20 meter. Biaya pembangunan bendungan ini mencapai Rp 261,55 miliar, dengan kontraktor PT Waskita Karya.
Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan bekerja sama dalam menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Teritip. Pada tahap I akan dibangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 200 liter per detik di Kecamatan Balikpapan Timur.
(Baca: Bertolak ke Kalimantan, Jokowi Tinjau Lokasi Pemindahan Ibu Kota)
Di Kabupaten Kutai Kertanegara, pemerintah tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Marangkayu berkapasitas 12,4 juta m3. Bendungan ini bermanfaat untuk mengaliri lahan irigasi seluas 4.500 Ha, sumber air baku 450 liter/detik, tenaga listrik sebesar 1,4 MW.
Adapun biaya konstruksinya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 63,04 miliar yang digunakan untuk pekerjaan saluran pelimpah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 288,57 miliar untuk pekerjaan tubuh bendungan.
Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda
Untuk mendukung konektivitas antar wilayah, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Jasa Marga Balikpapan Samarinda tengah menyelesaikan pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda sepanjang 99,35 kilometer (km) melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Pembangunan tersebut membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 9,97 triliun dan biaya konstruksi Rp 6,54 triliun.
(Baca: Gerbang Tol Cikarang Utama Dipindah, Tarif Tolnya Tak Berubah)
Jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini terdiri dari lima seksi, yaitu Seksi I Balikpapan-Samboja sepanjang 22,03 Km dengan progres konstruksi 96,82%. Seksi II Samboja-Muara Jawa (30,98 km) progres pengerjaan mencapai 83,73% dan Seksi III Muara Jawa-Palaran (17,50 km) progresnya sebesar 97,21%.
Seksi IV Palaran-Samarinda (17,95 km) progresnya sudah mencapai 75,33%, ditargetkan rampung Juli 2019 dan terakhir Seksi V Balikpapan-Bandara Sepinggan, dengan panjang (11,09 km) progresnya mencapai 68% dengan target rampung Agustus 2019.
Lalu, membangun Jembatan Pulau Balang II sepanjang 804 meter yang berada di atas teluk Balikpapan. Jembatan menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Jembatan yang ditargetkan rampung akhir tahun 2019 akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan Balikpapan-Samarinda. Progres konstruksi jembatan ini telah mencapai 67,9% dengan anggaran Rp 1,3 triliun.
Infrastruktur persampahan juga telah dibangun pada tahun 2018 oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, yakni Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Manggar di Kota Balikpapan dengan biaya Rp 160,3 miliar.
