Pemindahan Ibu Kota Bisa Pakai Skema Tukar Guling
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai, rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota bisa memakai skema tukar guling. Jadi, gedung yang sudah tak terpakai dan masih layak huni bisa dimanfaatkan pihak lain.
Menurut dia, skema itu bisa menjadi salah satu sumber pendanaan untuk pindah ibu kota. "Ini bisa jadi salah satu sumber financing," ujarnya, saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR Jakarta, Jumat (10/5).
Untuk mewujudkannya, Kementerian Keuangan harus mengeluarkan aturan soal pemanfaat barang milik negara yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Basuki mengatakan, pendanaan untuk memindahkan ibu kota bisa memakai Anggara Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 50%. Sisanya berasal dari swasta. Dana dari APBN bisa berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam hal penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.
(Baca: Jokowi Bisa Putuskan Biaya Pemindahan Ibu Kota Tanpa APBN)
Seluruh wilayah Kalimantan, menurut dia, berpotensi menjadi ibu kota baru, setelah Jakarta. Apalagi, Kementerian PUPR telah membangun infrastruktur di sana, seperti jalan tol dan bendungan.
Namun, Kementerian belum melakukan kajian sosial budaya. Basuki menilai kajian ini penting karena rencana pemindahan ibu kota melibatkan pemindahan 1,5 juta orang. Penerimaan warga setempat terhadap imigran menjadi pertimbangan pemerintah. "Untuk menerima 1,5 juta orang tidak gampang," ujarnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah meninjau lokasi di Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bukit Soeharto disebut memiliki lokasi yang cukup bagus, berada di tengah-tengah tol Balikpapan-Samarinda dan bisa diakses melalui Bandara Balikpapan maupun Samarinda. Ia juga melihat kawasan potensial lainnya, yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
(Baca: Perpindahan Ibu Kota, Jokowi Sebut Luas Gunung Mas Paling Cocok)
Jokowi enggan membandingkan dua wilayah itu. Ia masih ingin mengunjungi lokasi potensial lainnya di Kalimanta. Setiap lokasi memiliki plus dan minus. Misalnya, di Balikpapan sumber air minum yang tersedia berasal dari air laut dan banjir. Palangka Raya memiliki luas wilayah yang mendukung dan secara historis merupakan calon ibu kota yang dipilih oleh Presiden RI pertama Soekarno.
Pemerintah belum dalam keputusan final untuk menentukan kota pengganti Jakarta. Rencananya, akan ada tim besar yang meninjau kembali beberapa lokasi pontensial sebagai ibu kota baru. Tim ini nantinya yang akan menghitung dan menyusul laporan untuk dilaporkan ke Jokowi. “Saya ini ke lapangan hanya satu, biar dapat feel-nya," ujarnya, pada Rabu lalu.
(Baca: Bappenas: Rencana Pemindahan Ibu Kota Telah Masuk RPJMN 2020-2024)
