Masalah Ketahanan Pangan Diragukan Beres pada 100 Hari Pemerintah Baru
Mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayi Khrisnamurthi mengatakan ketahanan pangan memiliki persoalan kompleks. Karenanya, persoalan tersebut dinilai sulit bisa diselesaikan dalam 100 hari pertama masa jabatan pemerintahan baru.
Bayu mengatakan, kebijakan pangan harus berfokus pada persoalan stabilitas harga dan ketahanan pangan. "Indonesia berada dalam situasi yang sulit dalam hal pangan," ujarnya dalam acara diskusi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (13/5).
Menurutnya, ada sejumlah tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dalam 10 tahun mendatan, 70% penduduk Indonesia diperkirakan akan berada di perkotaan.
(Baca: Pengusaha: Kuliner Lokal Perlu Dukungan untuk Jaga Ketahanan Pangan)
Hal tersebut akan mengubah pola distribusi terutama lahan dan air. Jika 1 kilogram beras membutuhkan 1000 liter air. Maka, jika petani Indonesia menghasilkan 70 juta ton produksi gabah, diperlukan 70 triliun liter air per tahun.
Selain itu, tenaga kerja petani juga akan semakin berkurang. Dengan begitu, persoalan pangan akan menjadi sangat kompleks.
Julukan Indonesia sebagai negara agraris tampaknya tidak akan lagi disandang. Sebab, luas lahan pertanian di Indonesia kini hanya 568 meter persegi per kapita. Lebih rendah dari Vietnam (1.000 meter persegi per kapita), Thailand (5.000 meter persegi per kapita) dan Australia (26.000 meter persegi per kapita).
Permasalahan lainnya, rasio lahan dan manusia (mand-land Ratio) Indonesia kini sudah kurang dari 0,2 hektare per kapita. Sementara itu, seluruh benih di Indonesia mulai dikuasai oleh perusahaan asing.
"Persoalan pangan tidak mungkin dapat dirubah dalam 100 hari pemerintahan baru Indonesia. Faktanya, butuh waktu lima hingga delapan tahun agar ekosistem sawah stabil untuk berproduksi," katanya.
