Pakai Skema Cepat, Pusat Pemerintahan Pindah Mulai 2024
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan pusat pemerintahan akan pindah mulai 2024. Pembangunan ibu kota baru akan dikebut dalam lima tahun mendatang.
Bambang menjelaskan skema percepatan dimulai dari kajian pembangunan ibu kota yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Penempatan lokasi ibu kota baru juga akan diputuskan pada akhir 2019.
Setelah kajian selesai, pemerintah akan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga hukum khusus. Bentuk lembaga khusus tersebut akan didiskusikan terlebih dulu dengan DPR.
Selain itu, pemerintah dan DPR juga akan memutuskan perlunya atauran baru untuk merevisi Undang-Undang No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Seluruh proses tersebut dilakukan pada periode 2019 hingga awal 2020.
(Baca: Pemindahan Ibu Kota Bisa Pakai Skema Tukar Guling)
Seiring dengan hal tersebut, pemerintah memastikan status tanah di ibu kota baru melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan mempersiapkan infrastruktur dasar yang diperlukan. Dalam tahap ini, pemerintah akan menyelesaikan tata ruang lahan. Adapun lahan yang dibutuhkan untuk ibu kota baru mencapai 40 ribu hektar.
Kemudian, proses birokrasi pembangunan ibu kota akan dibahas di tingkat kabinet. Bambang berharap proses birokrasi tidak memperlambat pembangunan pusat pemerintah baru. "Tidak bisa terlalu birokratis atau kaku sehingga pembangunan lambat," ujarnya di Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (13/5).
Selain itu, master plan dan rencana infrastruktur dasar juga akan dimatangkan hingga 2021. Seluruh perencanaan akan dilakukan pada rentang 2020-2021, sementara pembangunan masif mulai 2022-2024. "Pada 2022-2024 ini tahap pembangunan konstruksi secara riil, terutama infrastruktur dasar, pusat pemerintahan, dan kawasan pendukung perumahan dan kebutuhan komersial secara minimum," kata Bambang.
Biarpun begitu, Bambang belum bisa memastikan pemindahan ibu kota pada 2024 akan dilakukan sebagian atau keseluruhan. "Harapannya dari skenario cepat, 2024 sudah mulai ada aktivitas pemerintahan di ibu kota baru, apakah seluruhnya atau sebagian," katanya.
Bila berkaca pada negara lain, pemindahan ibu kota umumnya tidak dilakukan secara sekaligus. Salah satu contohnya, Korea Selatan yang melakukan pemindahan ibu kota dari Seoul ke Sejong secara bertahap.
