BRI Bagikan Dividen Rp 16 Triliun, Pemerintah Dapat Rp 9 Triliun

Image title
15 Mei 2019, 19:21
BRI bagi dividen
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Suprajarto (kedua kanan) bersama Direktur Keuangan Haru Koesmahargyo (kanan), Direktur Konsumer Handayani (tengah), Direktur Kepatuhan Achmad Solichin Lutfiyanto (kedua kiri) dan Direktur Mikro dan Kecil Priyastomo (kiri) foto bersama sebelum menyampaikan keterangan terkait Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) di Jakarta, Kamis (3/1/2019).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) akan membagikan dividen sebesar 50% dari laba bersih perusahaan tahun buku 2018 yang sebesar Rp 32,35 triliun. Dengan demikian dividen yang akan dibagikan bank plat merah tersebut totalnya sebesar Rp 16,17 triliun atau Rp 132,3 per saham.

Dengan hitungan tersebut, pemerintah bakal mendapatkan setoran dividen dari BRI sebesar Rp 9,17 triliun karena pemerintah menguasai 56,7% saham BRI.

Keputusan besaran dividen yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Kantor BRI, Jakarta, Rabu (15/5) ini, lebih besar dari dividen yang dibagikan tahun lalu yang sebesar Rp 13,04 triliun. Naiknya dividen yang dibagikan tersebut karena BRI merasa rasio kecukupan modal alias Capital Adequacy Ratio (CAR) mereka saat ini masih longgar.

"Kenapa (dividen) besar, karena CAR kami cukup longgar, tidak perlu ada pencadangan lagi. Untuk cadangan-cadangan yang lain, masih cukup juga. Sehingga, dividen 50% (dari laba bersih) bisa cukup mendukung ekpansi binsis ke depan," kata Direktur Utama BRI Suprajarto usai RUPST. Per 2018, CAR BRI berada di level 21,3%.

(Baca: BRI Siap Suntik Rp 1 Triliun untuk Penyertaan Modal ke Finarya)

Rombak Susunan Komisaris

Selain pembagian dividen, RUPST juga menetapkan pengurus baru perseroan. Jajaran direksi BRI diputuskan dalam RUPST tersebut tidak dilakukan perombakan. Perombakan terjadi pada jajaran dewan komisaris.

Wakil Komisaris Utama BRI yang sebelumnya dijabat oleh Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo digantikan oleh Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro. Selain itu, Komisaris Independen Mahmud juga digantikan oleh Hendrikus Ivo.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...