Hingga 28 Mei 2019 Bawaslu Catat 15.052 Data Pelanggaran

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan per 28 Mei 2019 telah mencatat 15,052 data pelanggaran dalam Pemilu 2019. Data pelanggaran ini berasal dari temuan Bawaslu maupun laporan dari sejumlah masyarakat.

Anggota Bawaslu Fritz Siregar merinci data pelanggaran berupa 1.581 laporan dan 14.562 temuan Bawaslu, yang terdiri pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran hukum lainnya dan kategori bukan pelanggaran.

Fritz menjelaskan, dari 15.052 pelanggaran tersebut terdiri dari 533 pelanggaran jenis pidana, dengan 148 diantaranya dalam tahap proses persidangan. Kemudian, ada  1.096 pelanggaran hukum lainnya.

"Pelanggaran hukum lainnya bisa dikategorikan seperti netralitas TNI-Polri," ungkap Fritz dalam dalam acara diskusi bertajuk 'Berbuka bersama dengan Media di Hotel Millenium , Jakarta, Selasa , (28/5).

Hingga kini Bawaslu telah menetapkan 114 pelanggaran pidana, 106 diantaranya putusan incraht dan 8 masih tahap banding. Fritz juga mengatakan, bahwa pelanggaran pidana tertinggi terjadi pada kasus politik uang.

"Politik uang ada 25 putusan, 24 diantaranya putusan incraht dan 1 masih tahap banding," ungkapnya.

(Baca: Bawaslu Tolak Laporan Kecurangan BPN karena Bukti Hanya Salinan Berita)