Menaker Minta Predikat WTP Terus Dipertahankan
Jakarta--Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengapresiasi seluruh jajaran pegawai Kementerian Ketenagakerjaan atas raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2018. Predikat yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Kemnaker ini, merupakan pencapaian WTP dalam 3 tahun secara berturut-turut (2016, 2017, dan 2018)
"Saya mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh status WTP, " ujar Menaker Hanif Dhakiri. Pernyataan disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama Kemnaker, di Kemnaker, Jakarta, Jum'at (31/5/2019).
Hanif Dhakiri menyebut raihan WTP kepada Kemnaker, tak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi, dan kerja sama dari seluruh pejabat di Kemnaker dalam pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. "Hal-hal baik semacam itu ke depan harus kita pertahankan dan yang masih kurang harus terus-menerus kita perbaiki di masa mendatang,” ujar Hanif.
Hanif Dhakiri menegaskan semakin ke sini kinerja Kemnaker terlihat membanggakan. Saat kinerja semakin membaik, prestasi pun terlihat. "Mudah-mudahan angin semacam ini, terus kita tingkatkan di waktu mendatang, termasuk bagi saudara yang sekarang ini mengemban amanat baru sebagai pimpinan pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemnaker," tambahnya.
Hanif menginginkan di 2019, seluruh pejabat tinggi madya dan pratama melakukan percepatan dari implementasi program kegiatan di Kemnaker, termasuk realisasi anggaran Kemnaker. "Kita berharap agar output-nya bisa berkualitas, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi juga anggarannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntasi dan prosedur maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Hanif Dhakiri meyakini dengan komitmen, kehendak, disiplin, kerja keras, dan loyalitas seluruh pejabat di Kemnaker, maka Kemnaker akan menjadi salah satu Kementerian yang bisa dijadikan contoh bagi Kementerian/Lembaga lain.
Adapun pejabat yang dilantik yakni Budi Hartawan sebagai Irjen, Tri Retno Isnaningsih (Kabarenbang), Aris Wahyudi (Staf Ahli Bidang Ekonomi dan SDM), dan Suhartono Sail (Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional). Selain itu Darmawansyah (Kepala Biro Perencanaan), dan Indiah Winasih (Direktur Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK).
Hanif Dhakiri menyatakan jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama merupakan ujung tombak yang merumuskan kebijakan, sehingga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit kerja masing-masing. "Sekaligus merupakan posisi kunci dalam sinergitas dengan unit kerja lainnya yang mendukung pada pencapaian kinerja yang lebih baik," lanjutnya.
