Data E-Commerce Akurat, Sri Mulyani Kaji Cara Pungut Pajak yang Sesuai

Penulis: Rizky Alika

Editor: Martha Ruth Thertina

12/6/2019, 11.38 WIB

Sri Mulyani meyakinkan tidak ada perbedaan perlakuan pajak untuk pelaku usaha konvensional dan e-commerce.  

cara pemungutan pajak e-commerce, cara pembayaran pajak e-commerce
Stanisic Vladimir/123rf
ilustrasi belanja online

Pemerintah menunda pemberlakuan aturan khusus untuk pajak e-commerce atau perdagangan berbasis online. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya masih membahas mengenai cara pemungutan pajaknya.

Ia menjelaskan transaksi e-commerce memiliki rekaman transaksi yang akurat sehingga perlu dirancang cara pemungutan yang efektif. "Cara pemungutan barangkali ini akan kami bahas bersama, terutama dengan para pelaku e-commerce," kata dia di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6) malam.

Di sisi lain, dari segi perlakuan pajak, ia meyakinkan tidak ada perbedaan antara pelaku usaha e-commerce dengan konvensional. Pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto (omzet) di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun akan dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,5%. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.

(Baca: Jepang Usulkan E-Commerce Masuk ke Dalam Bahasan Kerja Sama IJEPA)

"Perusahaan apapun dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar, apakah digital atau konvensional, mereka kategori UMKM dan pajaknya sama," ujarnya.

Ketentuan terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga sama, kecuali untuk usaha pada sektor strategis. Dengan kesetaraan ini, ia pun menegaskan tidak ada diskriminasi antara sektor konvensional dan digital.

Sebelumnya, Sri Mulyani sempat menarik kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan yang dirilis pada 31 Desember lalu tersebut semestinya berlaku efektif pada 1 April 2019.

Sri Mulyani mengatakan, alasan penarikan aturan yaitu masih perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antarkementerian/lembaga. Koordinasi dibutuhkan agar pengaturan e-commerce tepat sasaran, berkeadilan, efisien serta mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital.

(Baca: Kembangkan Ekonomi Digital, Forbes Sebut Indonesia Macan Baru Asia)

Alasan lainnya, masih diperlukan sosialisasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta mempersiapkan infrastruktur pelaporan data e-commerce.

Belum diterapkannya aturan pajak e-commerce sempat mendapat sorotan dari anggota DPR. Anggota Komisi V DPR RI Alex Indra Lukman menilai pemerintah tidak adil lantaran hanya menyasar pelaku usaha konvensional. "Padahal usaha konvensional hari ini bersaing dengan e-commerce yang belum kena pajak sama sekali. Ini tidak fair,” ujar dia.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN