Gertakan GNKR: MK Tolak Gugatan, Akan Banyak yang Tak Ikut Pemilu 2024

Penulis: Rizky Alika

Editor: Ratna Iskana

14/6/2019, 15.33 WIB

GNKR menilai, jika tuntutan Prabowo-Sandiaga ditolak MK, sebagian masyarakat Indonesia akan kehilangan kepercayaan pada partai politik.

Gugatan Pilpres 2019
Katadata
Aksi GNKR Mengawal Sidang Pilpres 2019. Pemimpin aksi sekaligus Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, mengatakan minat masyarakat mengikuti Pemilu akan berkurang jika tuntutan Prabowo-Sandiaga ditolak Mahkamah Konstitusi. Katadata

Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, memberi peringatan bahwa minat masyarakat untuk mengikuti Pemilu akan berkurang jika tuntutan pasangan calon 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Abdullah menyampaikannya saat memimpin aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) yang berlangsung di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6).

Abdullah bahkan menyebutkan 50 % masyarakat tidak akan ikut pemilu pada 2024. "Kalau hari ini kita gagal, mungkin hanya 50 % atau kurang yang ikut pemilu 2024 karena masyarakat sudah hilang kepercayaan pada partai politik," kata Abdullah saat orasi di hadapan massa, Jumat (14/6).

Abdullah bertugas sebagai koordinator lapangan dalam aksi yang dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat seperti GNKR, Ikatan Alumni Mahasiswa Universitas Indonesia (Iluni UI), Front Pembela Islam (FPI), dan alumni 212. Dia mengajak massa untuk ikut mengawal sengketa pemilihan presiden (pilpres) di MK hingga jadwal sidang terakhir pada 28 Juni 2019.

Menurutnya, aksi kawal sidang MK dilakukan agar masyarakat tidak menjadi babu atau jajahan kelompok super power di negeri sendiri. Selain itu, aksi kawal sidang MK  agar masyarakat tidak terpecah belah pada Pemilu 2024 dan untuk mencegah kemungkinan kedaulatan negara hilang. "Supaya Papua tidak lepas, Sulawesi Utara tidak lepas," katanya.

Mereka mengklaim tujuan utama aksi massa ialah untuk memberikan dukungan kepada sembilan anggoota MK agar melaksanakan tugas secara jujur dan adil. MK diminta untuk tidak takut diancam oleh pihak luar, seperti yang terjadi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

(Baca: MK Gelar Sidang Pilpres, Jokowi Minta Masyarakat Hormati Proses Hukum)

Dalam orasinya, Abdullah juga mengangkat permasalahan petugas KPPS yang meninggal dunia saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurutnya, pemerintah tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut ataupun autopsi terhadap petugas KPPS.

Massa tersebut membawa papan dan spanduk dengan berbagai tulisan, seperti "Selamatkan demokrasi dengan Pemilu yang jujur dan adil". Massa sempat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, Tanah Air, dan Padamu Negeri saat menunggu sidang MK.

Rencananya, massa hendak mengawal sidang MK secara tertib hingga pukul 17.00. Sejauh ini, para pengunjuk rasa tidak dapat mendekat lantaran telah ada sekat polisi hingga 450 meter di depan Gedung MK.

(Baca: Pengamat Yakin MK Bakal Netral dalam Sidang Gugatan Prabowo-Sandiaga)

Reporter: Rizky Alika

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan