Yusril Persoalkan Sikap Ketua MK Terkait Revisi Gugatan Kubu Prabowo

Penulis: Fahmi Ramadhan

Editor: Agung Jatmiko

14/6/2019, 13.37 WIB

Yusril menganggap pernyataan Ketua MK yang mempersilahkan BPN membaca pokok-pokok yang bertolak dengan permohonan tanggal 24 Mei sebagai hal yang rancu.

TKN, BPN, Yusril, sidang perdana PHPU Pilpres 2019
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Anwar Usman selaku Ketua mahkamah Konstitusi dalam sidang pendahuluan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang diajukan pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat (14/6). 

Ketua tim kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyatakan heran atas pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Hal ini terkait dengan paparan perbaikan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Sebelumnya, ketua tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto, memaparkan pokok-pokok gugatan pada sidang perdana PHPU Pilpres 2019 di Gedung MK, Jumat (14/6).

Terkait paparan tersebut, Ketua MK Anwar Usman mempersilakan tim kuasa hukum BPN untuk membacakan pokok-pokok yang bertolak dengan permohonan tanggal 24 Mei.

Nah, dalam pernyataan Anwar, Yusril menyebut kata 'bertolak' merupakan hal yang rancu. Pasalnya, Bambang tidak sedang memaparkan gugatan yang sebelumnya diserahkan 24 Mei 2019 lalu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), melainkan perbaikannya.

(Baca: MK Gelar Sidang Pilpres, Jokowi Minta Masyarakat Hormati Proses Hukum)

Selama sidang, Yusril telah mencoba melakukan interupsi kepada Majelis Hakim MK. Namun, dikarenakan pihak pemohon sedang memaparkan gugatannya, Ketua MK tidak mengizinkan hal itu dilakukan.

"Ketika kami mau interupsi dikatakan tidak ada interupsi, nanti saja ada kesempatan," keluh Yusril.

Terkait pemaparan di atas, Yusril akan mengajukan keberatannya setelah pihak BPN selesai membacakan semua gugatan kepada hakim. Ia menyebut akan mempertanyakan bagian mana yang menjadi acuan dalam pemaparan yang harus dijelaskan.

"Kan kalau seperti ini tidak jelas. Mana yang harus kami jawab? Permohonan yang teregister tanggal 24 Mei atau yang ada dalam perubahan?," ujar Yusril.

(Baca: Ini Profil 9 Hakim MK yang akan Memutuskan Gugatan Pilpres Prabowo)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan